MANADO, PELOPORBERITA.ID — Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulawesi Utara bergerak cepat merespons isu dugaan penipuan yang menyeret nama Calvin Paginda dan berpotensi menyerempet figur-figur strategis di tubuh partai.
Langkah klarifikasi ini dinilai sebagai upaya partai menjaga stabilitas politik dan kredibilitas organisasi di tengah sensitifnya dinamika opini publik.
Klarifikasi disampaikan langsung oleh pengurus DPD I Partai Golkar Sulut, Apler Bentian, pada Kamis (22/1/2026).
Ia menegaskan bahwa Ketua DPD I Partai Golkar Sulut Christiany Eugenia Paruntu (CEP) serta Michaela Eugenia Paruntu (MEP) tidak mengetahui dan tidak memiliki keterlibatan dalam kasus yang kini bergulir di ranah hukum.
“Tidak ada pengetahuan, tidak ada keterlibatan. Ibu CEP dan ibu MEP sama sekali tidak terkait dengan persoalan ini,” ujar Apler melalui pesan WhatsApp
Pernyataan tersebut menjadi penting secara politik, mengingat posisi CEP sebagai figur sentral Partai Golkar di Sulawesi Utara yang kerap menjadi sasaran isu, terutama dalam momentum-momentum strategis politik daerah.
Apler menilai, narasi yang berkembang berpotensi menggiring persepsi publik seolah-olah persoalan hukum personal dapat ditarik ke ranah institusional partai.
Menurut Apler, DPD I Partai Golkar Sulut juga telah melakukan verifikasi internal dengan menghubungi langsung Calvin Paginda.
Dari hasil klarifikasi tersebut, ditegaskan bahwa persoalan yang dihadapi Calvin bersifat personal dan tidak berkaitan dengan struktur, kebijakan, maupun arahan partai.
“Kami tidak ingin ada pencampuradukan antara urusan pribadi dan institusi politik.
Ini penting untuk menjaga marwah partai dan kepercayaan publik,” katanya.
Ia menyayangkan adanya penggiringan opini yang dinilai tidak hanya merugikan individu tertentu, tetapi juga berpotensi menciptakan distrust politik terhadap Partai Golkar secara kelembagaan.
Dalam konteks politik elektoral, isu semacam ini dinilai kerap dimanfaatkan untuk melemahkan posisi partai atau tokoh tertentu di mata pemilih.
“Opini yang tidak berbasis fakta dapat merusak ruang demokrasi yang sehat. Golkar tidak alergi kritik, tetapi kritik harus berdiri di atas kebenaran,” tegas Apler.
Lebih lanjut, Apler menegaskan komitmen Partai Golkar untuk menghormati proses hukum dan menyerahkan sepenuhnya penanganan kasus tersebut kepada aparat kepolisian.
Menurutnya, sikap ini sekaligus menjadi pesan politik bahwa partai tidak akan melakukan intervensi atau perlindungan terhadap siapa pun yang berhadapan dengan hukum.
“Kami percaya pada proses hukum. Biarkan aparat bekerja secara profesional, transparan, dan adil. Partai tidak boleh dijadikan alat legitimasi untuk kepentingan pribadi,” ujarnya.
Di tengah meningkatnya sensitivitas publik terhadap isu etika dan integritas elite politik, langkah cepat DPD I Partai Golkar Sulut dinilai sebagai strategi politik defensif untuk mencegah eskalasi isu sekaligus menjaga konsolidasi internal partai.
Apler menutup pernyataannya dengan mengajak semua pihak untuk bersikap dewasa dalam menyikapi persoalan hukum, serta tidak menjadikan spekulasi sebagai alat pembentukan opini politik yang menyesatkan. IOP
