Minahasa, PELOPORBERITA.ID – SPBU 74.953.21 Tateli kembali menjadi sorotan publik setelah muncul dugaan kuat praktik penyaluran BBM bersubsidi yang tidak sesuai ketentuan. SPBU ini sebelumnya sempat viral, namun hingga kini persoalan yang sama diduga kembali terulang.
Dari hasil temuan di lapangan, tim awak media mendapati adanya aktivitas pembelian BBM jenis Pertalite menggunakan galon dalam jumlah besar yang disusun berjejer di atas sebuah mobil pickup. Selain itu, sejumlah kendaraan dengan nomor polisi asal Gorontalo diduga digunakan untuk menimbun BBM bersubsidi, yang kemudian disinyalir dijual kembali dengan harga lebih tinggi.
Tidak berhenti di situ, upaya penelusuran awak media justru mendapat tekanan dari seseorang yang mengaku sebagai staf Humas Pertamina Makasar. Oknum tersebut diduga memiliki keterkaitan dengan pihak yang menyewa SPBU Tateli.
Melalui pesan WhatsApp kepada seorang bernama Hj YW, oknum tersebut mengirimkan “standby statement” yang diklaim sebagai pernyataan resmi Pertamina, lengkap dengan dua foto, serta meminta agar pernyataan tersebut segera ditayangkan di website media.
Tim Redaksi media menilai tindakan tersebut sebagai bentuk intervensi terhadap independensi pers. Saat dikonfirmasi balik dengan pertanyaan, “Maksudnya kami salah begitu?”, tidak ada tanggapan lanjutan dari oknum tersebut. Sikap bungkam ini semakin menguatkan dugaan adanya permainan di balik distribusi BBM bersubsidi di SPBU Tateli.
Hari ini tanggal 26 Desember, tim awak media kembali mencoba melakukan konfirmasi kepada nomor WhatsApp 08134238**** yang mengaku sebagai staf Humas Pertamina Makassar. Namun hingga berita ini diterbitkan, tidak ada jawaban maupun klarifikasi yang diberikan.
Atas rangkaian dugaan tersebut, aparat penegak hukum (APH), Pertamina, serta BPH Migas didesak untuk segera turun tangan melakukan investigasi menyeluruh. Jika terbukti melakukan pelanggaran, izin operasional SPBU Tateli diminta untuk dicabut karena diduga terlibat dalam praktik kotor jaringan mafia BBM bersubsidi yang merugikan negara dan masyarakat.
Kasus ini menjadi ujian serius bagi komitmen pengawasan distribusi BBM bersubsidi agar benar-benar tepat sasaran, sekaligus memastikan tidak ada pembiaran terhadap oknum yang diduga bermain di balik kebutuhan dasar rakyat. (*)
