Manado, PELOPORBERITA.ID — Polemik internal yang mencuat di tubuh Partai Golkar Sulawesi Utara (Sulut) menjadi sorotan publik.
Isu tersebut mencuat menyusul adanya laporan yang melibatkan sesama kader, termasuk seorang kader yang masih aktif sebagai anggota DPRD Kota Manado.
Menanggapi hal itu, pengamat politik Sulawesi Utara, Dr. Michael Mamentu, Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) Manado, memberikan pandangan kritis dan objektif terkait persoalan tersebut.
Menurut Mamentu, isu yang beredar sejatinya sulit dibawa ke ranah hukum apabila tidak disertai dengan bukti yang kuat dan sah secara yuridis.
“Ini persoalan yang sebenarnya sulit untuk dibawa ke ranah peradilan tanpa adanya bukti hukum.
Jika tidak ada bukti tanda terima, bukti transfer, atau bukti fisik lainnya, maka apa dasar pemanggilannya?” ujar Mamentu.
Ia menegaskan bahwa dalam perspektif hukum dan politik, klaim tanpa bukti konkret berpotensi melemahkan posisi semua pihak, sekaligus membuka ruang spekulasi yang tidak sehat bagi organisasi politik.
Lebih lanjut, Mamentu menilai bahwa praktik dugaan “membeli jabatan” jika benar terjadi merupakan tindakan yang irasional dan tidak rasional secara politik.
“Itu sebuah kebodohan, karena membeli jabatan tidak memiliki satu pun jaminan yang mengikat.
Ini persis seperti permainan judi,” tegasnya.
Dalam konteks organisasi, Mamentu menekankan pentingnya menjaga soliditas dan marwah partai, terlebih Partai Golkar merupakan partai besar dengan sejarah panjang dan basis elektoral yang kuat di Sulawesi Utara.
“Jika ini memang masalah internal Partai Golkar, sebaiknya diselesaikan secara internal organisasi.
Kalau tidak, ini justru akan merugikan Partai Golkar Sulut sendiri,” katanya.
Ia mengingatkan bahwa konflik terbuka yang berlarut-larut berpotensi menurunkan performa politik partai, baik dalam perebutan kursi legislatif maupun jabatan strategis lainnya di Sulawesi Utara.
“Paling tidak, polemik ini akan berpengaruh pada performa Partai Golkar dalam kontestasi politik ke depan,” tambahnya.
Mamentu juga menyoroti posisi kader yang mengaku telah menyerahkan uang dalam pusaran isu tersebut.
Ia menilai kader tersebut masih terlalu polos dalam membaca dinamika dan realitas politik.
“Saya menilai kader tersebut masih polos di dunia politik,” ungkapnya.
Tak hanya itu, Mamentu mengajak publik untuk berpikir lebih kritis dan objektif dengan mengajukan pertanyaan mendasar terkait motif di balik mencuatnya isu ini.
“Pertanyaannya, apakah ada pihak tertentu yang memanfaatkan kader tersebut untuk kepentingannya?” ucap Mamentu.
Di tengah polemik yang berkembang, Mamentu menilai kepemimpinan Ketua DPD I Partai Golkar Sulut, Christiany Eugenia Paruntu (CEP) tetap berada pada posisi strategis untuk menjaga stabilitas dan arah organisasi.
Ia menilai penting bagi seluruh kader untuk menjunjung tinggi etika politik, disiplin organisasi, serta mekanisme internal partai sebagai pilar utama penyelesaian konflik.
Sebagai partai modern dan matang secara institusional, Partai Golkar Sulut di bawah kepemimpinan CEP diharapkan mampu menyelesaikan dinamika internal secara bermartabat, menjaga kepercayaan publik, serta tetap fokus pada agenda besar perjuangan politik dan pembangunan daerah. Red
