MINSEL, PELOPORBERITA.ID — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Minahasa Selatan menggelar Rapat Paripurna pada Senin, 24 November 2025, dengan sejumlah agenda strategis yang menandai berakhirnya Masa Sidang III Tahun Sidang 2024–2025 sekaligus pembukaan Masa Sidang I Tahun Sidang 2025–2026.
Rapat Paripurna dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Minsel, Stefanus D. N. Lumowa, SE., didampingi Wakil Ketua Ezekiel Paruntu Stuart, SH., dan Wakil Ketua Paulman S. Runtuwene, ST., serta dihadiri Sekretaris DPRD Lucky U. S. Tampi, SH., bersama 27 anggota dewan lainnya.
Bupati Minahasa Selatan, Franky Donny Wongkar, SH., hadir bersama Sekda Glady N. L. Kawatu, SH., M.Si., serta jajaran eksekutif yang terdiri dari para asisten, kepala perangkat daerah, camat, dan pejabat sekretariat daerah. Jajaran Forkopimda juga hadir melalui perwakilan Polres Minsel, Kodim 1302 Minahasa, dan Kejaksaan Negeri Amurang.
Dalam sidang ini, DPRD menetapkan dan membahas beberapa agenda strategis, di antaranya:
- Penyampaian laporan hasil Reses III.
- Penutupan Masa Sidang III Tahun Sidang 2024–2025 dan pembukaan Masa Sidang I Tahun 2025–2026.
- Penetapan Rencana Kerja DPRD Tahun 2026.
- Penetapan Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2026.
- Pembicaraan tingkat pertama Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026.
- Pembicaraan tingkat pertama Ranperda Penanggulangan Bencana Daerah.
- Pembicaraan tingkat kedua Ranperda Penyertaan Modal Daerah kepada Perumda Minsel Perubahan.
- Pembicaraan tingkat kedua Ranperda Penyertaan Modal Daerah kepada PT Bank SulutGo.
Kepada Media Ketua DPRD Stefanus D. N. Lumowa menegaskan bahwa rangkaian agenda paripurna ini memiliki arti strategis dalam menata arah pembangunan daerah ke depan.
“Paripurna hari ini adalah momentum penting untuk memastikan kesinambungan pembangunan di Minahasa Selatan. DPRD berkomitmen menjaga kualitas legislasi, penganggaran, dan pengawasan agar seluruh kebijakan daerah benar-benar berpihak pada masyarakat,” tegas Lumowa.
Lumowa juga menekankan bahwa pembahasan APBD 2026 menjadi prioritas, karena berkaitan langsung dengan stabilitas fiskal dan efektivitas program pembangunan.
“Kami mendorong agar seluruh perangkat daerah bekerja secara profesional, transparan, dan tepat sasaran. APBD harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan tantangan daerah pada tahun mendatang,” ujarnya.
Ketua DPRD mengapresiasi kehadiran Bupati, Sekda, jajaran OPD, serta dukungan Forkopimda. Menurutnya, sinergi adalah kunci dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang kuat.
“Sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, dan Forkopimda sangat penting. Pemerintahan tidak akan berjalan baik tanpa kolaborasi semua unsur,” tandas Lumowa.
Rapat Paripurna ditutup dengan penetapan beberapa keputusan strategis dan kesepakatan untuk melanjutkan pembahasan lanjutan di tingkat komisi dan banggar.
JM
