Sulut, PELOPORBERITA.ID — Menanggapi kritik dari Fungsionaris LPM Sulawesi Utara, Steven David Malonda, terkait rendahnya skor penyelenggaraan pemerintahan daerah Sulut yang berada di peringkat 30 dari 33 provinsi, pengamat publik Johan Lintong menilai bahwa kritik tersebut perlu ditempatkan secara objektif dan proporsional.
Menurut Johan Lintong, penurunan peringkat tersebut tidak sepenuhnya mencerminkan kegagalan total birokrasi Sulut.
Ia menegaskan bahwa indikator penilaian Pemerintah Pusat terdiri dari banyak variabel teknis, termasuk penyusunan dokumen perencanaan, sistem akuntabilitas kinerja, reformasi birokrasi, hingga ketepatan penyampaian laporan keuangan.
“Publik perlu tahu bahwa skor rendah bukan berarti semua sektor di Sulut gagal.
Dalam beberapa program strategis seperti investasi, penanganan inflasi, Sulut justru mencatat tren yang positif.
Yang perlu diperbaiki adalah sistem koordinasi antar SKPD dan tingkat ketepatan dokumen administratif, bukan sekedar bongkar pasang pejabat,” ujar Lintong.
Menanggapi desakan reshuffle kabinet dari sejumlah pihak, termasuk Steven Malonda, Lintong menilai kebijakan tersebut harus dilakukan berdasarkan hasil audit dan evaluasi kinerja yang terukur.
“Reshuffle silakan saja dilakukan, tapi harus berdasarkan data kinerja, audit Inspektorat, maupun pemeriksaan BPK.
Jangan sampai muncul kesan reshuffle sebagai respon emosional atau tekanan politik,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa perubahan pejabat tanpa pembenahan sistem justru berisiko menimbulkan ketidakefektifan birokrasi.
Johan Lintong mengakui bahwa fungsi pengawasan internal perlu diperkuat, namun tudingan bahwa Inspektorat atau kepala dinas “hanya duduk dan menunggu laporan” tidak sepenuhnya benar.
“Inspektorat memang perlu turun ke lapangan lebih sering, namun kita juga perlu mengakui bahwa ada perbaikan sistem audit, termasuk penggunaan aplikasi monitoring keuangan dan pelaporan real time.
Kritik boleh, tapi harus berdasar data, bukan generalisasi,” jelasnya.
Terkait pemerintahan Gubernur YS–Victory, Johan Lintong menilai bahwa tantangan terbesar bukan hanya pada individu pejabat, melainkan pada pembenahan sistem pemerintahan pasca-transisi dari era sebelumnya.
“Gubernur YS memiliki rekam jejak disiplin dan tegas, namun langkah strategis yang harus diambil bukan hanya mengganti orang, tetapi memperbaiki kultur kerja birokrasi, mempercepat digitalisasi pemerintahan, dan memperkuat pengawasan berbasis data,” tambah Lintong.
Sementara itu Johan Lintong juga Menambahkan kesimpulannya sebagai berikut:
1. Kritik terhadap birokrasi Sulut perlu diapresiasi, namun harus disertai data dan perspektif objektif.
2. Reshuffle pejabat boleh saja dilakukan, tetapi harus berdasarkan evaluasi kinerja dan audit resmi, bukan opini semata.
3. Penguatan pengawasan, kolaborasi lintas SKPD, dan reformasi sistem adalah kunci agar Sulut keluar dari zona merah penilaian nasional.
4. Pemerintahan YS–Victory memiliki peluang besar memperbaiki kondisi, asalkan mengutamakan perbaikan sistemik, bukan langkah reaktif.
Red
