Minahasa – Pelopor Angkatan Muda Indonesia Perjuangan (PAMI-P) menuding sejumlah proyek di Minahasa yang dikerjakan berbagai perusahaan hanya kamuflase belaka, bahkan ada otak dibalik sejumlah perusahaan yang mengerjakan proyek abal-abal di lingkup Pemereintah Kabupaten Minahasa.
Hal ini menjadi sorotan khusus PAMI-P dimana, terdapat kerugian negara dari sejumlah proyek yang disiasati oknum Kontraktor beinisia HC alias Hae. Salah satunya pembangunan gedung perpustakaan tiga lantai di Minahasa senilai Rp9,5 miliar oleh Dinas Perpustakaan sarat penyimpangan. Belum lagi sejumlah pekerjaan fisik lainnya termasuk Dana Alokasi Khusus di Dinas Pendidikan yang berjalan dari tahun ke tahun.
Proyek Kantor Dinas Perpustakaan yang dikerjakan CV Felove Jaya dikerjakan oknum bernama Nando, diduga dalang dibalik ini adalah oknum HC alias Hae. dengan jangka waktu 287 hari kerja dan sempat dua kali adendum akibat keterlambatan itu, kini resmi tercatat dalam temuan LHP BPK RI 2025 dengan temuan pengurangan volume senilai Rp247.298.880.
Ketua Harian DPP PAMI-P, Maykel Tielung, SH, MH, menilai proyek yang berlangsung 287 hari kerja dan sempat dua kali adendum akibat keterlambatan ini sejak awal sudah janggal.
“Bangunan minimalis 3 lantai seperti itu masa bisa menghabiskan Rp9 miliar lebih? Saya curiga ada permainan dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan,” ujar Tielung tegas.
Ia menambahkan, pengurangan volume di bagian pondasi dan struktur bukan sekadar persoalan administrasi, tetapi juga menyangkut kualitas dan keamanan bangunan. Jika hal ini dibiarkan, umur bangunan bisa pendek, bahkan berpotensi membahayakan pengguna perpustakaan.
“Ini bukan hanya soal uang negara yang hilang, tapi juga keselamatan masyarakat. Kalau pondasi dan beton dipotong volumenya, itu sudah kejahatan serius, pembangunan gedung yang jumlah pegawainya tidak sampai dua puluh orang ini harus diselidiki. Bahkan ada oknum Kontraktor yang mensiasati sejumlah pekerjaan besar di Minahasa, ” tegasnya.
PAMI-P mendesak aparat penegak hukum (APH) segera menjadikan temuan BPK ini sebagai pintu masuk penyelidikan. Dugaan adanya konspirasi anggaran antara penyedia, pelaksana, hingga pejabat terkait harus segera diusut tuntas.
“APH jangan diam. Temuan BPK hanyalah permukaan. Kami yakin ada dugaan lebih besar di balik proyek perpustakaan ini. Jangan biarkan uang rakyat dijarah atas nama pembangunan, kami segera laporkan resmi di Kejaksaan Agung dan KPK agar secepatnya diperiksa, ” pungkas Tielung.
Sementara, saat berita ini tayang, oknum Nando dan HC belum berhasil diwawancara. (Red)
