Minsel, Peloporberita.id – Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Franky Donny Wongkar, SH dan Wakil Bupati Brigjen TNI (Purn) Theodorus Kawatu, SIP terus mendorong seluruh jajaran agar melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya, serta tetap taat pada peraturan yang berlaku.
Tujuannya jelas, yakni mewujudkan pemerintahan yang Good Governance dan Clean Governance, sehingga dampak penerapannya bisa langsung dirasakan masyarakat. Layanan publik yang efisien dan bersih juga diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
Sesuai arahan Bupati, apabila terdapat laporan masyarakat terkait aparat pemerintah—baik di tingkat kabupaten, kecamatan, maupun desa/kelurahan—yang tidak melaksanakan tugas pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat sesuai ketentuan, maka laporan tersebut harus segera ditindaklanjuti dan diproses sesuai mekanisme. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kominfo Minsel, Tusrianto Rumengan, S.STP., M.Si.
Untuk itu, jajaran Pemerintah Kabupaten Minahasa Selatan dari tingkat kabupaten hingga desa ditekankan agar menjalankan tanggung jawab sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. ASN Pemkab Minsel wajib taat aturan, bekerja profesional, dan menjunjung tinggi nilai dasar ASN. Mereka juga diingatkan untuk memahami fungsi ASN sebagai pelayan publik, perekat, dan pemersatu bangsa.
Bupati FDW berulang kali menegaskan dalam Apel Kebangsaan Pemkab Minsel setiap bulan, bahwa ASN harus menjadi contoh dalam kepatuhan terhadap aturan agar tercipta pemerintahan yang bersih, efektif, dan dipercaya masyarakat.
Meski begitu, Bupati juga menekankan pentingnya peran serta masyarakat dalam pengawasan jalannya pemerintahan. Partisipasi publik menjadi faktor kunci. Jika ditemukan penyimpangan, masyarakat dapat melaporkannya ke Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) di Inspektorat Daerah, baik secara online maupun dengan mendatangi langsung kantor Inspektorat Daerah Minsel.
***
