Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menekankan pentingnya pengelolaan anggaran yang transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan Integrated Land Administration and Spatial Planning Project (ILASPP). Pesan tersebut disampaikan langsung oleh Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, saat membuka Bimbingan Teknis yang diikuti 88 Satuan Kerja (Satker), di Aula Prona, Jakarta, Rabu (20/08/2025).
Menurut Pudji, ada tiga pedoman utama yang harus dipegang seluruh jajaran Satker, yakni komitmen, profesionalisme, dan integritas. “Ketiga hal ini adalah kunci. Jika dijalankan dengan baik, hasil kerja yang dicapai akan berkualitas, akuntabel, dan benar-benar bermanfaat bagi masyarakat,” tegasnya di hadapan lebih dari 130 peserta dari pusat hingga daerah.
Senada dengan itu, Inspektur Jenderal ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menegaskan bahwa kegiatan ini dimaksudkan untuk menyelaraskan pemahaman seluruh Satker. “Kita ingin memastikan bahwa setiap komponen proyek berjalan sesuai arah kebijakan strategis kementerian. Koordinasi yang baik adalah syarat mutlak,” ujarnya.
Dalam kesempatan yang sama, Senior Urban Specialist Bank Dunia, Uri Raich, menyampaikan apresiasi atas kolaborasi antara ATR/BPN dan Bank Dunia. Menurutnya, partisipasi aktif seluruh peserta akan menentukan keberhasilan ILASPP. “Perjanjian kerangka kinerja ini harus menjadi fondasi bagi kolaborasi berkelanjutan, bukan sekadar keberhasilan prosedural,” tutur Uri.
Bimbingan Teknis ILASPP ini berlangsung pada 20–21 Agustus 2025, dengan agenda pemaparan materi, diskusi teknis, hingga praktik penyusunan rencana kerja. Selain menghadirkan pejabat internal ATR/BPN, kegiatan ini juga melibatkan narasumber eksternal guna memberikan pemahaman komprehensif terkait implementasi proyek strategis tersebut.
Dengan adanya Bimtek ini, diharapkan seluruh Satker mampu mewujudkan tata kelola anggaran yang bersih, transparan, dan akuntabel, sehingga ILASPP benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat Indonesia.
