Jakarta – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) akan kembali menggaungkan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (GEMAPATAS) yang kali ini digelar serentak di 23 kabupaten/kota pada Kamis (7/8/2025).
Kegiatan yang dipimpin langsung oleh Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid, ini dipusatkan di Lapangan Bola Desa Candingasinan, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Sementara itu, daerah lain dari Jawa hingga Kalimantan dan Sumatra juga melaksanakan secara bersamaan.
“GEMAPATAS kali ini bukan sekadar seremoni. Ini adalah gerakan nyata untuk mengedukasi masyarakat agar aktif memasang tanda batas bidang tanah milik mereka. Pasang patok, anti cekcok, anti caplok,” tegas Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN, Harison Mocodompis, di Jakarta, Rabu (6/8/2025).
Menurut Harison, pemasangan tanda batas tanah merupakan langkah awal untuk memberi kepastian hukum dan mencegah sengketa agraria. Gerakan ini juga menjadi bagian dari percepatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang terus digenjot pemerintah.
“Kesadaran masyarakat adalah kunci. Dengan memasang tanda batas secara gotong royong, mereka menunjukkan kepemilikan tanah yang sah dan sekaligus menjaga haknya agar dilindungi negara,” ujarnya.
Adapun wilayah pelaksanaan GEMAPATAS tersebar di sejumlah daerah. Dari Jawa Tengah meliputi Kabupaten Purworejo, Banjarnegara, Kebumen, dan Wonosobo. Jawa Timur di Kabupaten Blitar, Jombang, Lumajang, Malang, dan Pamekasan. Jawa Barat di Kabupaten Bogor I dan II, Cianjur, Cirebon, Pangandaran, Sukabumi, serta Tasikmalaya.
Di luar Pulau Jawa, kegiatan juga berlangsung di Kabupaten Kuantan Singingi dan Kepulauan Meranti (Riau), Banyuasin dan Kota Pagar Alam (Sumatra Selatan), Ketapang (Kalimantan Barat), Tabalong (Kalimantan Selatan), serta Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur).
Menteri Nusron menegaskan bahwa gerakan ini adalah bagian dari transformasi pelayanan pertanahan yang lebih dekat dengan rakyat. “Melalui GEMAPATAS, kita ingin dorong semangat gotong royong agar masyarakat merasa tanahnya benar-benar sah dan terlindungi negara,” pungkasnya
