Lampung, Peloporberita.id 29 Juli 2025 — Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menegaskan pentingnya percepatan pelaksanaan Reforma Agraria di Provinsi Lampung, terutama dalam hal pemetaan dan pemanfaatan lahan yang belum terdaftar.
Hal tersebut disampaikannya saat memberikan arahan kepada jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Lampung, Selasa (29/7/2025).
Menteri Nusron menyoroti perlunya perubahan paradigma kerja di internal BPN. Ia mengingatkan bahwa metode kerja pasif harus ditinggalkan dan digantikan dengan pendekatan yang lebih proaktif.
“Tidak bisa lagi hanya duduk di kantor menunggu masyarakat datang. Pola kerja seperti ini harus diubah. Semua jajaran harus turun lapangan, analisis status lahan, dan cari solusi,” tegasnya.
Ia mendorong para Kepala Kantor Wilayah, Kepala Bidang, hingga Kepala Kantor Pertanahan (Kakantah) untuk segera mengidentifikasi lahan-lahan yang belum memiliki kepastian hukum, termasuk tanah negara atau tanah yang tidak diketahui pemiliknya.
Selain itu, Menteri Nusron menekankan pentingnya penggunaan teknologi berbasis satelit dan sistem informasi tematik yang dimiliki BPN. Menurutnya, akurasi data sangat penting untuk mendorong pemanfaatan lahan secara optimal dan membuka peluang investasi.
“Tidak boleh ada tanah terbengkalai. Kalau tidak ada bukti kepemilikan, segera didaftarkan. Data harus lengkap dan jelas agar investor tertarik,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung, Hasan Basri Natamenggala, turut melaporkan capaian kinerja, seperti progres sertifikasi tanah wakaf, penanganan tanah telantar, serta realisasi anggaran tahun berjalan.
Kunjungan kerja Menteri ATR/BPN ini juga diisi dengan peresmian tiga gedung baru Kantor Pertanahan di Kabupaten Pesisir Barat, Tulang Bawang Barat, dan Mesuji, yang ditandai dengan penandatanganan prasasti.
Turut hadir dalam kegiatan ini Penasihat Utama Bidang Hukum dan Peraturan Perundang-undangan, Jhoni Ginting; Kepala Biro Humas dan Protokol ATR/BPN, Harison Mocodompis; serta seluruh jajaran BPN di Provinsi Lampung.
