Minahasa – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid menegaskan bahwa Kementerian ATR/BPN tengah menghadapi tiga tantangan utama yang harus segera diselesaikan. Tantangan tersebut meliputi percepatan sertipikasi tanah, penyertipikatan bidang tanah yang sudah terpetakan namun belum bersertipikat, serta peningkatan kualitas data pertanahan.
Untuk menjawab tantangan ini, Nusron menekankan perlunya penguatan sistem dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM). “Seluruh proses bisnis harus disederhanakan dan didukung teknologi informasi. Sementara itu, SDM harus dikelola berbasis meritokrasi dengan jenjang karier yang transparan,” ujar Nusron saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Utara di Minahasa, Kamis (17/7/2025).
Sepanjang tahun 2024, layanan pertanahan tercatat memberi kontribusi signifikan pada perekonomian Sulawesi Utara, di antaranya penerimaan BPHTB sebesar Rp124,4 miliar dan pencatatan Hak Tanggungan senilai Rp4,2 triliun. Dari total 7,8 juta layanan nasional, sekitar 52 ribu di antaranya diberikan di Sulut.
Selain penguatan sistem dan SDM, Nusron juga mengingatkan pentingnya komunikasi publik yang efektif di tengah era post-truth, di mana informasi palsu lebih cepat menyebar daripada fakta. “Kita semua harus menjadi garda depan dalam menjelaskan kebijakan dengan benar, meluruskan disinformasi, dan membangun kepercayaan publik. Menjaga nama baik institusi bukan hanya tugas satu-dua orang,” tegasnya.
Menteri Nusron juga menekankan prinsip kerja berbasis integritas, kecepatan, ketepatan, dan manajemen risiko. “Prinsip Governance, Risk, and Compliance (GRC) harus menjadi pedoman dalam setiap langkah kerja,” pungkasnya.
Sebelum pengarahan, Nusron meresmikan renovasi gedung Kanwil BPN Sulawesi Utara, Kantor Pertanahan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, serta Bolaang Mongondow Timur. Ia juga menerima laporan capaian kinerja dari Kepala Kanwil BPN Sulut, Erry Juliani Pasoreh.
Dalam agenda ini, Menteri Nusron didampingi Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Kementerian ATR/BPN. Pengarahan diikuti oleh seluruh Pejabat Administrator dan sejumlah Pejabat Pengawas di lingkungan Kanwil BPN Sulawesi Utara.
