JAKARTA — Sulawesi Utara (Sulut) dinilai memiliki potensi besar untuk menjadi episentrum perdagangan baru di kawasan timur Indonesia. Hal ini disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI, Christiany Eugenia Paruntu (CEP), yang menegaskan komitmennya mengawal penuh penguatan sektor perdagangan Sulut agar mampu bersaing di tingkat nasional hingga internasional.
Sebagai legislator yang membidangi perdagangan, kawasan industri, dan BUMN, mantan Bupati Minahasa Selatan dua periode ini menegaskan bahwa perdagangan Sulut tidak boleh stagnan. Aspirasi para pelaku usaha, UMKM, dan industri lokal akan ia kawal secara langsung hingga ke tingkat pusat untuk melahirkan kebijakan yang tepat sasaran.
“Sulut punya modal geoekonomi yang luar biasa. Kita berada di bibir Asia Pasifik, dekat dengan jalur dagang raksasa ekonomi seperti Jepang, Korea, Tiongkok, dan negara Asia Timur lainnya. Ini peluang konkret yang harus kita tangkap dengan kebijakan, regulasi, dan infrastruktur yang memadai,” ujar CEP dengan penuh optimisme.
CEP menilai, keunggulan geografis Sulut harus didukung oleh ekosistem perdagangan yang modern dan adaptif, termasuk regulasi ramah investasi, sistem logistik efisien, serta sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. Salah satu aset strategis yang ia soroti adalah Pelabuhan Bitung, yang telah ditetapkan sebagai International Hub Port.
“Bitung harus menjadi simpul logistik nasional untuk ekspor langsung ke luar negeri, tanpa harus bergantung pada pelabuhan di Jawa. Status hub internasional ini harus dimanfaatkan maksimal, dengan dukungan Kementerian Perdagangan, Perhubungan, BUMN pelabuhan, dan dunia usaha,” tegas Ketua DPD I Partai Golkar Sulut ini.
Untuk memperkuat fungsi pelabuhan, CEP juga mendorong pembangunan zona industri maritim, pergudangan terpadu, hingga digitalisasi kepabeanan di Bitung. Menurutnya, langkah ini penting agar ekosistem ekspor Sulut lebih sehat, kompetitif, dan mampu menarik investor.
Tak hanya memikirkan pelaku usaha besar, CEP menegaskan pentingnya inklusi perdagangan bagi UMKM dan industri rumah tangga agar ikut terlibat dalam rantai pasok ekspor.
“UMKM harus naik kelas. Bukan sekadar menambah produksi, tapi juga meningkatkan kualitas, kemasan, sertifikasi ekspor, dan keberlanjutan usaha. Komisi VI bersama Kementerian Perdagangan akan membuka ruang pelatihan, pendampingan legalitas, dan fasilitasi ekspor untuk UMKM daerah, termasuk Sulut,” jelasnya.
Menurut CEP, Sulut memiliki modal kuat untuk menjadi pemain utama dalam perdagangan global. Dengan dukungan legislator yang memahami medan dan memiliki jejaring ekonomi-politik yang luas, ia yakin Sulut bisa menjadi lumbung ekspor baru dari kawasan timur Indonesia.
“Kami akan kawal dari hulu hingga hilir. Dari petani, nelayan, pelaku UMKM, sampai ke investor dan pelabuhan. Sulut tidak boleh berhenti. Kita harus bergerak menuju perdagangan modern yang menciptakan lapangan kerja, meningkatkan nilai tambah, dan memperkuat ekonomi rakyat,” pungkasnya penuh semangat
