Manado, PELOPORBERITA.ID — Sebuah video yang memperlihatkan tangisan seorang ibu di RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou Manado viral di media sosial dan memicu reaksi keras dari masyarakat.
Dalam video yang beredar, sang ibu tampak menangis pilu karena diduga kecewa terhadap pelayanan rumah sakit yang dinilai tidak maksimal terhadap anaknya yang sedang dirawat.
Video yang diunggah oleh akun Lambe Kawanua ini memperlihatkan sang ibu mengucapkan kalimat penuh kesedihan, “Makase banya ngoni so beking bagini pa kita pe anak, makase banya, makase banya Tuhan berkati pa ngoni, Tuhan berkati mudah-mudahan nda mo jadi pa ngoni pe keluarga sama deng bagini, makase banya da bale bale so dua bulan.”
Menanggapi kejadian tersebut, Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Independen Nasionalis Anti Korupsi (LSM-INAKOR) Sulawesi Utara, Rolly Wenas, mendesak Menteri Kesehatan Republik Indonesia agar segera mencopot jabatan Direktur Utama RSUP Prof. Kandou Manado.
Wenas menilai, Dirut rumah sakit telah lalai dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk menjamin pelayanan kesehatan yang optimal bagi pasien.
“Kami melihat ini sebagai bentuk kekecewaan mendalam dari keluarga pasien.
Tangisan itu adalah bukti nyata bahwa ada yang salah dalam sistem pelayanan RSUP Kandou. Kementerian Kesehatan tidak boleh diam.
Harus ada evaluasi dan tindakan tegas agar hal ini tidak terus berulang,” ujar Rolly Wenas saat dikonfirmasi pada Kamis sore (5/6/2025).
Lebih lanjut, Wenas menyatakan bahwa LSM-INAKOR akan mendalami kasus ini secara hukum.
Jika ditemukan adanya kelalaian medis yang merugikan pasien, pelanggaran hak-hak pasien, atau pengadaan alat kesehatan yang tidak sesuai standar, pihaknya siap membawa kasus ini ke ranah hukum.
“Kami akan kaji lebih lanjut apakah ada unsur pidana. Jika terbukti ada pelanggaran, maka kami akan melaporkannya kepada aparat penegak hukum.
Hal ini juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, yang dengan tegas mengatur standar pelayanan dan tanggung jawab rumah sakit,” tegas Wenas.
Kasus ini menjadi sorotan publik dan menambah panjang daftar keluhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan di fasilitas milik pemerintah.
Warga dan netizen berharap Kementerian Kesehatan segera turun tangan dan memberikan sanksi tegas terhadap pihak-pihak yang bertanggung jawab. (IOP)
