Sulut, PELOPORBERITA.ID — Pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan dua Proyek Strategis Nasional (PSN) baru untuk Provinsi Sulawesi Utara, yang menjadi bagian integral dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.
Selain program Makan Bergizi Gratis (MBG), kedua proyek ini dinilai sangat strategis karena menyasar prioritas nasional seperti ketahanan pangan, kemandirian energi, dan pengembangan industri hilir, serta diharapkan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Berikut dua PSN baru tersebut adalah:
1. Program Hilirisasi Kelapa Sawit, Kelapa, dan Rumput Laut, yang menargetkan peningkatan nilai tambah komoditas unggulan Sulut di sektor perkebunan dan perikanan.
2. Program Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik (PSEL) Berbasis Ramah Lingkungan, sebagai upaya nyata mendukung transisi energi bersih dan mengatasi permasalahan sampah di perkotaan.
Namun, di tengah semangat optimisme atas proyek-proyek nasional ini, muncul kekhawatiran dari aktivis Deddy Loing.
Di antara para pejabat pemprov tentunya yang paling krusial jabatan Sekretaris Daerah Provinsi.
Ia menyampaikan keraguannya terhadap kapasitas Pelaksana Harian Sekretaris Provinsi (Plh Sekprov) Sulut sebagai panglima administrasi serta motor penggerak.
Menurut Loing, sosok Plh Sekprov saat ini belum menunjukkan kinerja yang cukup kuat untuk menjadi panglima administrasi pemerintahan daerah dan motor penggerak pelaksanaan proyek-proyek besar.
“Posisi Sekprov harus benar-benar sosok yang punya kompetensi dan kredibilitas yang mumpuni.
Sebagai panglima administrasi dan motor Pemprov harus berkategori tangguh dan tahan uji.
Sampai hari ini belum terlihat langkah nyata atau terobosan dari Plh Sekprov saat ini,” ujar Loing.
Ia juga menekankan bahwa dua PSN tersebut merupakan amanah langsung dari Presiden Prabowo kepada Gubernur Yulius Selvanus.SE, sehingga seharusnya tidak dibebani dengan kelemahan dalam struktur birokrasi.
“Jangan sampai program Presiden yang dipercayakan kepada Gubernur justru terhambat oleh lemahnya roda administrasi.
Dengan tangguhnya sosok Panglima Administrasi (Sekprov) tentunya sangat nyaman bagi Gubernur dalam menjalankan programnya.
Saya pikir Pak Gubernur pasti mengevaluasi para pejabat birokrasi karena per 1 Juni 2025 sudah masuk program Gubernur untuk 5 tahun kedepan” tambahnya.
Kritik membangun ini menjadi refleksi penting bagi Pemerintah Provinsi Sulut agar segera melakukan evaluasi menyeluruh struktur dan kesiapan aparatur birokrasi.
Keberhasilan dua PSN ini tidak hanya ditentukan oleh dukungan politik dan anggaran, tetapi juga oleh kapabilitas manajerial dan administratif dari para pejabat kunci di Provinsi Sulawesi Utara.
Komitmen yang kuat dari Gubernur Yulius Selvanus serta evaluasi objektif terhadap jajaran birokrasi, Sulawesi Utara memiliki peluang besar untuk menjadi pionir dalam hilirisasi industri dan energi bersih di kawasan timur Indonesia.
Kritik ini kiranya menjadi pendorong perbaikan, bukan sekadar seruan, demi mewujudkan ‘Asta Cita’ pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif bagi masyarakat “Bumi Nyiur Melambai” ini. (IOP)
