Sulut, PELOPORBERITA.ID – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PUPR) telah melakukan transformasi kelembagaan dengan mengubah nomenklatur dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) menjadi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP).
Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 01 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis.
Seiring dengan perubahan tersebut, Recky Walter Lahope, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BP2P Sulawesi I, mendapat amanah baru sebagai Kepala BP3KP Sulawesi II.
Wilayah kerjanya mencakup dua provinsi strategis, yakni Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.
Penugasan ini efektif berlaku sejak 5 Mei 2025 dan menjadi wujud kepercayaan pemerintah pusat atas kompetensi dan integritas Lahope dalam mengelola pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan.
Dalam perannya yang baru, Recky Lahope bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai program pembangunan hunian layak dan penataan kawasan permukiman.
Fokus utamanya tidak hanya pada penyediaan rumah, tetapi juga peningkatan kualitas lingkungan tempat tinggal, infrastruktur pendukung, serta pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari pendekatan pembangunan yang inklusif dan berbasis kebutuhan lokal.
Kepemimpinan Recky Lahope mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan.
Sosoknya dikenal sebagai pemimpin yang pekerja keras, memiliki pendekatan humanis terhadap masyarakat, serta berpengalaman dalam manajemen proyek dan pengelolaan kawasan permukiman di berbagai wilayah.
Banyak pihak meyakini, kehadiran Lahope akan membawa semangat baru dan perubahan besar dalam pembangunan perumahan di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.
Dengan perubahan nomenklatur menjadi BP3KP, lembaga ini kini mengemban tanggung jawab lebih luas.
Selain menyediakan hunian, BP3KP juga dituntut untuk menciptakan kawasan permukiman yang tertata, sehat, dan ramah lingkungan, sejalan dengan visi pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat menuju Indonesia Maju 2045.
“Kami siap menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab dan komitmen.
Kami akan bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan demi mewujudkan hunian yang layak dan kawasan permukiman yang berdaya guna bagi masyarakat Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat,” tegas Recky Lahope.
Lahope juga menambahkan “Kehadiran BP3KP adalah ujung tombak Kementrian PKP di daerah-daerah dalam melaksanakan dan mensukseskan Program Presiden Prabowo Subianto yaitu 3 juta rumah setiap tahunnya. Dan kami siap menjalankan progam ini utk indonesia maju,” tambh Lahope
Harapan kedepannya, masyarakat di dua provinsi tersebut dapat merasakan dampak nyata dari berbagai program pembangunan yang digagas dan dijalankan oleh BP3KP Sulawesi II.
Transformasi kelembagaan ini bukan hanya simbol perubahan struktural, tetapi juga momentum untuk mendorong pembangunan kawasan permukiman yang manusiawi, adaptif, dan berkelanjutan, untuk Indonesia sejahtera. (IOP)
