Minahasa Utara – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) meresmikan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Minahasa Utara sebagai langkah strategis meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Peresmian ini menjadi tonggak baru bagi Pemkab Minahasa Utara dalam menghadirkan sistem birokrasi yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel. Dengan hadirnya MPP, berbagai layanan lintas instansi kini terintegrasi dalam satu gedung, sehingga masyarakat tidak lagi dipusingkan oleh prosedur panjang dan berbelit.
Menteri PANRB dalam sambutannya menegaskan bahwa keberadaan MPP bukan sekadar simbol pembangunan fisik, melainkan bukti nyata reformasi birokrasi yang dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat. “MPP adalah wujud nyata komitmen pemerintah untuk memangkas birokrasi dan mempercepat pelayanan. Rakyat harus dilayani dengan mudah, cepat, dan transparan,” tegasnya.
Bupati Minahasa Utara turut menyampaikan apresiasi atas dukungan pemerintah pusat dalam mewujudkan MPP ini. Ia menekankan bahwa MPP akan menjadi sarana penting dalam mendukung investasi, pelayanan administrasi kependudukan, hingga perizinan usaha. “Ini menjadi langkah maju agar Minahasa Utara semakin terbuka, kompetitif, dan ramah investasi,” ujarnya.
MPP Minahasa Utara menghadirkan berbagai layanan, mulai dari Dukcapil, BPJS, Kepolisian, Pajak, Imigrasi, hingga layanan perizinan usaha. Kehadiran layanan terpadu ini diharapkan mampu memangkas waktu, biaya, dan tenaga masyarakat dalam mengurus berbagai dokumen penting.
Dengan diresmikannya MPP, pemerintah pusat dan daerah menegaskan komitmen bersama untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih, responsif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat. Kini, publik menaruh harapan besar agar pelayanan yang dijanjikan benar-benar berjalan sesuai semangat reformasi birokrasi.
