MANADO, PELOPORBERITA — Anggota DPRD Sulawesi Utara, dr. Michaela Elsiana Paruntu (MEP), mengingatkan Pemerintah Provinsi Sulut agar tidak terburu-buru mengambil keputusan terkait anggaran Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) tahun 2027, di tengah wacana pengalihan pembiayaan ke pemerintah pusat.
Dalam pembahasan Ranperda APBD Sulut Tahun Anggaran 2027, Senin (26/10/2026), MEP menegaskan anggaran P3K harus tetap dialokasikan secara utuh sembari menunggu kepastian regulasi dari pemerintah pusat.
“Jangan dulu berasumsi anggaran akan dipotong. Tetap anggarkan, karena belum tentu semuanya disetujui,” tegas MEP.
Ia juga mendorong Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Sulut berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar kebijakan pembiayaan P3K memiliki dasar yang jelas.
Menurut MEP, perencanaan APBD harus berpijak pada kepastian hukum, bukan sekadar wacana. Sebab, setiap keputusan anggaran berpotensi berdampak langsung pada hak dan kesejahteraan aparatur serta keberlangsungan pelayanan publik. Red
