MANADO, PELOPORBERITA– Ratusan massa yang tergabung dalam PraGib O8 menggelar aksi damai dengan mendatangi tiga titik, yakni Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Utara, Kantor Gubernur Sulawesi Utara, dan Polda Sulawesi Utara, Kamis (25/6/2026).
Dalam aksi tersebut, massa menyuarakan dukungan terhadap program Presiden RI Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, termasuk menegaskan penolakan terhadap wacana penghentian program Makan Bergizi Gratis (MBG). Selain itu, mereka juga mendorong penguatan keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas).
Sejumlah tokoh turut menyampaikan orasi, di antaranya Ketua Aliansi Kebangsaan Indonesia Noldy Poluakan, Douglas Panit, Tonaas Audy Malonda, Tonaas Pep Kembuan, serta dipimpin Ketua Umum PraGib O8, Tonaas Tommy Pantow.
Dalam orasinya, Noldy Poluakan menyoroti kewajiban hukum pascatambang dan meminta aparat penegak hukum meningkatkan langkah-langkah pengamanan demi melindungi masyarakat. Ia juga mengusulkan agar pemerintah mengupayakan penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) melalui Pemerintah Provinsi maupun pemerintah kabupaten agar aktivitas pertambangan rakyat memiliki kepastian hukum.
Massa aksi sempat memasuki halaman Kantor DPRD Sulawesi Utara. Mereka kemudian diterima oleh anggota DPRD Sulut Louis Schramm dan Amir Liputo bersama Sekretaris DPRD Sulut, Niklas Silangen.
Ketua Umum PraGib O8, Tommy Pantow, menegaskan bahwa organisasinya tetap berpihak pada kepentingan rakyat sekaligus berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah pusat dalam mewujudkan visi Indonesia Emas.
“Kami tidak mengesampingkan hak-hak rakyat. Kami berkomitmen mengawal dan mendukung program pemerintah pusat demi terwujudnya Indonesia Emas,” ujar Pantow.
Usai menyampaikan aspirasi, Tommy Pantow menyerahkan dokumen tuntutan secara tertulis kepada perwakilan DPRD. Ia menjelaskan bahwa aksi damai dilaksanakan secara serentak di tiga lokasi, yakni Kantor DPRD Sulut, Kantor Gubernur Sulut, dan Polda Sulawesi Utara.
“Kami mengawal mandat rakyat, menjaga stabilitas nasional, mendukung program-program strategis pemerintah demi kesejahteraan masyarakat, termasuk pemberantasan korupsi serta terciptanya situasi Kamtibmas yang aman dan kondusif,” tutup Pantow. Red
