<\/p>\n\n\n\n
TOMOHON, PELOPORBERITA. ID \u2014 Dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran sewa Gedung Logistik oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tomohon kini menjadi perhatian serius INAKOR Sulawesi Utara. <\/p>\n\n\n\n
Nilai sewa yang mencapai sekitar Rp488 juta dipandang janggal dan tidak sebanding dengan kondisi gedung yang digunakan, sehingga memunculkan indikasi kuat perlunya audit mendalam dan klarifikasi resmi dari pihak berwenang.<\/p>\n\n\n\n
Hingga saat ini, Aparat Penegak Hukum (APH) disebut telah menaruh perhatian terhadap persoalan tersebut, namun tidak ada penjelasan publik yang memadai mengenai status pemeriksaan, progres penanganan, maupun arah penyelidikan. <\/p>\n\n\n\n
Ketertutupan informasi ini justru memperkuat dugaan publik bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam pengelolaan anggaran tersebut.<\/p>\n\n\n\n
Ketua INAKOR Sulawesi Utara menegaskan bahwa kasus seperti ini tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian hukum. <\/p>\n\n\n\n
Menurutnya, dana negara dalam penyelenggaraan pemilu adalah anggaran yang sangat sensitif dan harus dikelola secara transparan, sebab setiap penyimpangan sekecil apa pun berpotensi merusak integritas pemilu.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKami mendesak APH untuk menghentikan pola pembiaran terhadap isu ini. <\/p>\n\n\n\n
Publik butuh kepastian, bukan diam. <\/p>\n\n\n\n
Apa tahapan pemeriksaannya? Siapa saja yang sudah diperiksa? <\/p>\n\n\n\n
Apa hasil pengumpulan bahan dan keterangan? <\/p>\n\n\n\n
Ini harus disampaikan terbuka. Jangan ada ruang abu-abu dalam soal anggaran negara,\u201d tegasnya.<\/p>\n\n\n\n
Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa INAKOR menolak segala bentuk penundaan tanpa alasan jelas.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKalau ada indikasi ketidakwajaran, proses hukum harus bergerak. <\/p>\n\n\n\n
Jika memang tidak ada masalah, jelaskan secara resmi agar publik tidak terus dibuat bertanya-tanya. <\/p>\n\n\n\n
Transparansi itu wajib, bukan pilihan,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\n
\u2022Minta BPK, Ombudsman, dan KPU RI Turun Tangan:<\/p>\n\n\n\n
INAKOR juga meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melakukan pemeriksaan mendalam atas seluruh komponen pembiayaan sewa gedung tersebut, mulai dari kesesuaian harga, metode penunjukan, dokumen pendukung, hingga daftar pembayaran.<\/p>\n\n\n\n
Selain itu, INAKOR mendorong Ombudsman RI untuk memeriksa potensi maladministrasi, terutama jika terdapat prosedur atau standar layanan publik yang tidak dipenuhi oleh instansi terkait.<\/p>\n\n\n\n
KPU RI pun diminta mengambil langkah supervisi terhadap KPU Kota Tomohon agar tata kelola anggaran di daerah tersebut sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKami tidak ingin melihat ada celah penyimpangan yang justru lahir dari institusi penyelenggara pemilu. <\/p>\n\n\n\n
Integritas KPU harus dijaga, dan KPU RI wajib memastikan bawahannya bekerja profesional serta tidak bermain-main dengan anggaran,\u201d lanjutnya.<\/p>\n\n\n\n
\u2022INAKOR Akan Ajukan Permohonan Dokumen Resmi ke KPU Berdasarkan UU KIP:<\/p>\n\n\n\n
Sebagai langkah konkret, INAKOR Sulawesi Utara menyatakan bahwa pihaknya akan mengajukan permohonan informasi resmi kepada KPU Kota Tomohon sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).<\/p>\n\n\n\n
\u2022Dokumen yang akan diminta meliputi:<\/p>\n\n\n\n
– Kontrak sewa\/Perjanjian Kerja Sama.<\/p>\n\n\n\n
– Rincian Anggaran Biaya (RAB).<\/p>\n\n\n\n
– Bukti pembayaran\/invoice.<\/p>\n\n\n\n
– Berita Acara Serah Terima (BAST).<\/p>\n\n\n\n
– Dokumen penilaian kewajaran harga.<\/p>\n\n\n\n
Dan dokumen pendukung lainnya yang terkait dengan penggunaan anggaran sewa gedung logistik.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKami ingin memastikan bahwa setiap rupiah anggaran negara digunakan secara benar. Jika dokumen tersebut tidak diberikan atau ditutupi, itu justru memperkuat dugaan di masyarakat. <\/p>\n\n\n\n
Dan perlu diingat, menutup-nutupi informasi publik adalah pelanggaran UU KIP,\u201d tegasnya.<\/p>\n\n\n\n
Ia menambahkan bahwa jika KPU Tomohon tidak kooperatif dalam membuka dokumen, INAKOR siap mengajukan keberatan ke KPU RI, mengadukan ke Komisi Informasi, dan melaporkan ke Ombudsman.<\/p>\n\n\n\n
\u2022Komitmen INAKOR Mengawal Hingga Tuntas:<\/p>\n\n\n\n
INAKOR menyatakan tidak akan mundur dan akan terus mengawal kasus ini hingga ada kejelasan hukum, baik dari sisi administratif maupun pidana.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKami tidak akan berhenti sampai masyarakat mendapat kepastian resmi. <\/p>\n\n\n\n
Jika ada pihak yang bermain-main dengan anggaran negara, kami pastikan akan kami bawa ke proses hukum. <\/p>\n\n\n\n
Semuanya harus terbuka, tuntas, dan tidak boleh ada yang ditutupi,\u201d tutupnya. ***<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"