Sulut, PELOPORBERITA.ID \u2013 Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PUPR) telah melakukan transformasi kelembagaan dengan mengubah nomenklatur dari Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan (BP2P) menjadi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (BP3KP). <\/p>\n\n\n\n
Perubahan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 01 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis.<\/p>\n\n\n\n
Seiring dengan perubahan tersebut, Recky Walter Lahope, yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala BP2P Sulawesi I, mendapat amanah baru sebagai Kepala BP3KP Sulawesi II. <\/p>\n\n\n\n
Wilayah kerjanya mencakup dua provinsi strategis, yakni Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat. <\/p>\n\n\n\n
Penugasan ini efektif berlaku sejak 5 Mei 2025 dan menjadi wujud kepercayaan pemerintah pusat atas kompetensi dan integritas Lahope dalam mengelola pembangunan perumahan dan kawasan permukiman yang berkelanjutan.<\/p>\n\n\n\n
Dalam perannya yang baru, Recky Lahope bertanggung jawab atas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan berbagai program pembangunan hunian layak dan penataan kawasan permukiman. <\/p>\n\n\n\n
Fokus utamanya tidak hanya pada penyediaan rumah, tetapi juga peningkatan kualitas lingkungan tempat tinggal, infrastruktur pendukung, serta pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari pendekatan pembangunan yang inklusif dan berbasis kebutuhan lokal.<\/p>\n\n\n\n
Kepemimpinan Recky Lahope mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan. <\/p>\n\n\n\n
Sosoknya dikenal sebagai pemimpin yang pekerja keras, memiliki pendekatan humanis terhadap masyarakat, serta berpengalaman dalam manajemen proyek dan pengelolaan kawasan permukiman di berbagai wilayah. <\/p>\n\n\n\n
Banyak pihak meyakini, kehadiran Lahope akan membawa semangat baru dan perubahan besar dalam pembangunan perumahan di Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.<\/p>\n\n\n\n
Dengan perubahan nomenklatur menjadi BP3KP, lembaga ini kini mengemban tanggung jawab lebih luas. <\/p>\n\n\n\n
Selain menyediakan hunian, BP3KP juga dituntut untuk menciptakan kawasan permukiman yang tertata, sehat, dan ramah lingkungan, sejalan dengan visi pemerintah dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat menuju Indonesia Maju 2045.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKami siap menjalankan amanah ini dengan penuh tanggung jawab dan komitmen. <\/p>\n\n\n\n
Kami akan bekerja sama dengan seluruh pemangku kepentingan demi mewujudkan hunian yang layak dan kawasan permukiman yang berdaya guna bagi masyarakat Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat,\u201d tegas Recky Lahope.<\/p>\n\n\n\n
Lahope juga menambahkan “Kehadiran BP3KP adalah ujung tombak Kementrian PKP di daerah-daerah dalam melaksanakan dan mensukseskan Program Presiden Prabowo Subianto yaitu 3 juta rumah setiap tahunnya. Dan kami siap menjalankan progam ini utk indonesia maju,” tambh Lahope<\/p>\n\n\n\n
Harapan kedepannya, masyarakat di dua provinsi tersebut dapat merasakan dampak nyata dari berbagai program pembangunan yang digagas dan dijalankan oleh BP3KP Sulawesi II.<\/p>\n\n\n\n
Transformasi kelembagaan ini bukan hanya simbol perubahan struktural, tetapi juga momentum untuk mendorong pembangunan kawasan permukiman yang manusiawi, adaptif, dan berkelanjutan, untuk Indonesia sejahtera. (IOP)<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"