<\/p>\n\n\n\n
Sulut — peloporberita.id — Aktivis anti-korupsi Deddy Loing menegaskan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) yang dikeluarkan oleh bank daerah merupakan bagian dari program pemerintah daerah untuk kepentingan pembangunan. <\/p>\n\n\n\n
Oleh karena itu, menurutnya, jika ada persoalan terkait dana CSR, pihak yang harus dimintai keterangan pertanggungjawaban adalah penerima dana, bukan pihak bank.<\/p>\n\n\n\n
“Kalau masalah CSR itu harus dipertanyakan kepada penerima CSR.<\/p>\n\n\n\n
Kalau bicara bank, mereka selalu sebagai pembayar. <\/p>\n\n\n\n
CSR itu keluar dari pemerintah daerah dan perusahaan-perusahaan. <\/p>\n\n\n\n
Sudah jelas kalau urusan perbankan mereka dilindungi oleh POJK dan PBI,” ujar Deddy Loing.<\/p>\n\n\n\n
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa CSR yang dikeluarkan oleh bank daerah seharusnya digunakan sesuai dengan peruntukannya, sebagaimana telah diatur dalam program pembangunan daerah. <\/p>\n\n\n\n
Jika ada kesalahpahaman mengenai dana CSR, pihak yang harus menjelaskan adalah penerima dana tersebut.<\/p>\n\n\n\n
“Selain BPK, pihak Kepolisian, KPK, OJK dan PPATK yang bisa memeriksa bank, namun kalau bank daerah mengeluarkan CSR, itu tentunya merupakan program pemerintah daerah untuk kepentingan pembangunan daerah. <\/p>\n\n\n\n
Kalau ada yang salah paham mengenai dana CSR, seharusnya itu ditanyakan kepada penerima CSR, apakah sesuai peruntukannya, jangan salah kaprah untuk menuntut suatu bank kalau tidak tau aturannya.<\/p>\n\n\n\n
UU RI No.14 Tahun 2008 Pasal 6 saja sudah mengatur,” tegasnya.<\/p>\n\n\n\n
Red<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"