Sulut — peloporberita.id — Pakar Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Dr. Maxi Egetan Yaang saat ini menjabat Kepala Jurusan Ilmu Pemerintahan, mengkritisi ketidakhadiran sejumlah kepala daerah dari Sulawesi Utara dalam agenda retreat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat.<\/p>\n\n\n\n
Menurutnya, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai bentuk INSUBORDINAT (Pembangkangan) terhadap sistem pemerintahan yang telah diatur.<\/p>\n\n\n\n
“Jabatan kepala daerah ini bukanlah ‘raja kecil’.<\/p>\n\n\n\n
Mereka harus patuh kepada Pemerintah Pusat karena sistem pemerintahan kita telah tertata sedemikian rupa,” ujar Egetan saat ditemui di kampus, Jumat (21\/2\/2025).<\/p>\n\n\n\n
Egetan menegaskan bahwa absennya kepala daerah dalam agenda penting seperti ini berpotensi menimbulkan kesan negatif terhadap kepemimpinan mereka.<\/p>\n\n\n\n
Ia menyebut bahwa loyalitas kepada Pemerintah Pusat menjadi bagian dari tanggung jawab seorang pemimpin daerah.<\/p>\n\n\n\n
“Jika ada alasan yang memang dapat diterima, tentu bisa dimaklumi.<\/p>\n\n\n\n
Namun jika ketidakhadiran ini disengaja atau bahkan menjadi pola, maka perlu dievaluasi lebih lanjut,” tambahnya.<\/p>\n\n\n\n
ICAN P<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"