SULUT, Peloporberita.Id- Meski laporan Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023 sudah disahkan sebagai Peraturan Daerah (Perda), tapi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara tetap memiliki pekerjaan rumah.<\/p>\n\n\n\n
Ini datang dari Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, yang memberi sejumlah catatan perbaikan kepada Pemprov dalam Rapat Paripurna Senin (24\/6\/2024).<\/p>\n\n\n\n
Di kesempatan itu, Amir Liputo selaku juru bicara Banggar menyampaikan catatan itu dalam rapat paripurna pengambilan keputusan pertanggungjawaban Catatan Banggar DPRD Sulut Terkait Pertanggungjawaban APBD 2023.<\/p>\n\n\n\n
\u201cAda sejumlah rekomendasi catatan, satu di antaranya, agar catatan BPK atas APBD 2023 bisa ditindaklanjuti dan diselesaikan,\u201d kata Amir.<\/p>\n\n\n\n
Menanggapi ini, Wakil Gubernur Sulawesi Utara, Steven Kandouw memastikan akan menindaklanjuti rekomendasi Banggar.<\/p>\n\n\n\n
\u201cNanti Sekprov selaku Ketua TPAD yang akan membahasnya. Pasti diselesaikan,\u201d ujar Kandouw.<\/p>\n\n\n\n
Berikut ini catatan Banggar DPRD Sulut terkait Pertanggungjawaban APBD Sulawesi Utara 2024:
<\/p>\n\n\n\n
1. Perlu ada keseimbangan program dan kegiatan yg dianggarkan. Sehinggga maanfaatnya lebih maksimal dirasakaan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
2. Apresiasi atas opini WTP 2023, kali ke-10 secara berturut. Di lain pihak, Banggar mengingatkan secepatnya menyelesaikan catatan temuan BPK.<\/p>\n\n\n\n
3. Penyelesaian catatan itu baik langsung ke SKPD dan instansi teknis lainnya.<\/p>\n\n\n\n
4. Menyelesaikan beban hutang daerah.<\/p>\n\n\n\n
5. Soal perekrutan P3K, pegawai yang diestimasi sangat sedikit lulus. DPRD berharap ke depan tenaga P3K yang mendapatkan formasi bisa diisi honorer di Sulut.<\/p>\n\n\n\n
6. Pemprov Sulut dapat meningkatkan kinerja keuangan daerah. Sehingga penyerapan anggaran semkin baik<\/p>\n\n\n\n
Donald Audy (*)<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"