![\"\"](\"https:\/\/peloporberita.id\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/IMG-20261030-WA0010.jpg\")
<\/figure>\n\n\n\n<\/p>\n\n\n\n
Evaluasi ini menjadi penting mengingat pelaksanaan program pemerintah tidak cukup hanya diukur berdasarkan besarnya anggaran yang telah terserap. Lebih dari itu, setiap penggunaan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan melalui hasil kerja yang konkret, terukur, dan relevan dengan kebutuhan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Dalam pembahasan, Komisi I memberikan perhatian terhadap sejauh mana program dan kegiatan yang dilaksanakan masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) telah mencapai target yang ditetapkan. Evaluasi juga diarahkan pada kesesuaian antara perencanaan, realisasi kegiatan, penggunaan anggaran, serta hasil yang diperoleh selama tahun anggaran berjalan.<\/p>\n\n\n\n
Dengan demikian, pengawasan DPRD tidak semata-mata menjadi agenda rutin untuk mendengarkan laporan administratif perangkat daerah, tetapi juga menjadi ruang untuk menguji efektivitas kebijakan dan kualitas pelaksanaan program pemerintah.<\/p>\n\n\n\n
Evaluasi Kinerja Tidak Sekadar Serapan Anggaran<\/p>\n\n\n\n
Salah satu aspek penting dalam evaluasi kinerja perangkat daerah adalah memastikan bahwa realisasi anggaran sejalan dengan pencapaian sasaran program.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Serapan anggaran yang tinggi belum tentu mencerminkan keberhasilan apabila tidak diikuti dengan hasil yang sesuai kebutuhan masyarakat. Sebaliknya, program yang memiliki serapan anggaran rendah juga perlu mendapatkan perhatian serius, terutama apabila kondisi tersebut disebabkan lemahnya perencanaan, keterlambatan pelaksanaan, persoalan administrasi, maupun kendala teknis di lapangan.<\/p>\n\n\n\n Karena itu, evaluasi perlu dilakukan secara menyeluruh dengan memperhatikan indikator kinerja, target yang telah ditetapkan, perkembangan pelaksanaan kegiatan, hingga manfaat yang dihasilkan.<\/p>\n\n\n\n Komisi I DPRD Sulut memiliki posisi strategis untuk memastikan setiap OPD mampu menjelaskan secara terbuka perkembangan program yang menjadi tanggung jawabnya.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Penjelasan mengenai capaian kegiatan perlu disertai data dan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, DPRD dapat mengetahui apakah hambatan yang dihadapi benar-benar bersifat teknis atau justru berkaitan dengan lemahnya koordinasi, ketidaksiapan perencanaan, dan kurang optimalnya manajemen pelaksanaan program.<\/p>\n\n\n\n Persoalan tersebut tidak boleh dianggap sebagai hal biasa. Sebab, keterlambatan pelaksanaan kegiatan pemerintah berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan publik dan menghambat pencapaian target pembangunan daerah.<\/p>\n\n\n\n Dalam konteks ini, evaluasi berkala menjadi instrumen penting untuk mendeteksi persoalan lebih awal sebelum berkembang menjadi masalah yang lebih besar pada akhir tahun anggaran.<\/p>\n\n\n\n OPD Dituntut Lebih Terukur dan Akuntabel<\/p>\n\n\n\n Pelaksanaan RDP juga menjadi momentum bagi perangkat daerah untuk memperkuat tanggung jawab terhadap program dan kegiatan yang telah dipercayakan kepada masing-masing instansi.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Setiap OPD dituntut memiliki kemampuan menerjemahkan kebijakan pemerintah daerah ke dalam program yang realistis, terukur, dan dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.<\/p>\n\n\n\n Perencanaan yang baik harus didukung kesiapan administrasi, sumber daya manusia, koordinasi lintas sektor, serta kemampuan mengantisipasi berbagai kendala yang mungkin muncul dalam proses pelaksanaan.<\/p>\n\n\n\n Selain itu, perangkat daerah perlu memastikan bahwa setiap kegiatan memiliki tujuan yang jelas. Jangan sampai program hanya dilaksanakan untuk memenuhi kewajiban administratif tanpa mempertimbangkan efektivitas dan dampaknya terhadap masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Prinsip transparansi dan akuntabilitas juga harus menjadi bagian utama dalam pengelolaan anggaran. Setiap rupiah yang dialokasikan melalui APBD merupakan uang publik yang penggunaannya harus dapat dijelaskan secara terbuka dan bertanggung jawab.<\/p>\n\n\n\n Dalam perspektif tata kelola pemerintahan yang baik, keberhasilan OPD tidak hanya dilihat dari kemampuan menghabiskan anggaran, tetapi juga dari kualitas pelayanan, ketepatan sasaran, efisiensi pelaksanaan, dan manfaat yang dihasilkan.<\/p>\n\n\n\n Karena itu, hasil evaluasi DPRD diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan bagi perangkat daerah dalam meningkatkan kualitas kinerja dan tata kelola pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Perencanaan Anggaran 2027 Harus Berbasis Prioritas<\/p>\n\n\n\n Selain mengevaluasi pelaksanaan program tahun berjalan, Komisi I DPRD Sulut juga memberikan perhatian terhadap penyusunan rencana kegiatan dan penganggaran Tahun Anggaran 2027.<\/p>\n\n\n\n Pembahasan ini memiliki arti strategis karena kualitas APBD tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran yang tersedia, tetapi juga oleh ketepatan pemerintah dalam menentukan prioritas pembangunan.<\/p>\n\n\n\n Perencanaan anggaran 2027 diharapkan disusun berdasarkan kebutuhan riil masyarakat, kemampuan fiskal daerah, serta program-program yang memiliki urgensi dan dampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik.<\/p>\n\n\n\n Setiap usulan kegiatan perlu melalui proses penilaian yang rasional dengan mempertimbangkan manfaat, tingkat kebutuhan, kesiapan pelaksanaan, serta kesinambungan dengan program pembangunan daerah.<\/p>\n\n\n\n Pemerintah daerah juga perlu menghindari penyusunan program yang hanya berorientasi pada kegiatan rutin dan administratif, tanpa memberikan nilai tambah yang signifikan terhadap kepentingan publik.<\/p>\n\n\n\n Dalam kondisi kemampuan fiskal daerah yang harus dikelola secara cermat, penentuan prioritas menjadi sangat penting. Anggaran harus diarahkan pada kegiatan yang benar-benar dibutuhkan, bukan sekadar memperbanyak daftar program dan proyek.<\/p>\n\n\n\n Karena itu, koordinasi antara DPRD dan perangkat daerah dalam proses pembahasan perencanaan anggaran diperlukan agar kebijakan yang dihasilkan tetap realistis, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan Sulawesi Utara.<\/p>\n\n\n\n Perencanaan yang matang juga akan membantu mengurangi risiko keterlambatan pelaksanaan kegiatan, perubahan anggaran yang tidak diperlukan, serta potensi ketidaksesuaian antara target dan realisasi.<\/p>\n\n\n\n Pengawasan DPRD Harus Berorientasi pada Kepentingan Publik<\/p>\n\n\n\n Sebagai lembaga perwakilan rakyat daerah, DPRD memiliki tanggung jawab untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan sesuai ketentuan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Fungsi pengawasan tersebut tidak boleh berhenti pada kegiatan rapat, permintaan laporan, ataupun penyampaian catatan evaluasi. Pengawasan yang efektif harus mampu mendorong perbaikan nyata dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah.<\/p>\n\n\n\n RDP menjadi salah satu instrumen untuk mempertemukan lembaga legislatif dengan perangkat daerah guna membahas persoalan yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n Melalui forum tersebut, DPRD dapat meminta penjelasan, mengidentifikasi kendala, memberikan masukan, sekaligus mendorong perangkat daerah melakukan langkah perbaikan terhadap program yang belum berjalan optimal.<\/p>\n\n\n\n Namun, efektivitas pengawasan juga sangat bergantung pada tindak lanjut setelah rapat dilaksanakan. Catatan dan rekomendasi yang dihasilkan perlu menjadi perhatian perangkat daerah agar tidak hanya berhenti sebagai dokumen pembahasan.<\/p>\n\n\n\n DPRD juga perlu memastikan bahwa evaluasi yang dilakukan memiliki kesinambungan, sehingga perkembangan tindak lanjut dapat dipantau dalam agenda pengawasan berikutnya.<\/p>\n\n\n\n Dengan pola pengawasan yang konsisten, setiap perangkat daerah diharapkan semakin disiplin dalam melaksanakan program, meningkatkan kualitas laporan kinerja, serta memperkuat tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran.<\/p>\n\n\n\n Pada akhirnya, masyarakat menjadi pihak yang paling berkepentingan terhadap keberhasilan program pemerintah. Sebab, setiap kebijakan dan alokasi anggaran daerah pada dasarnya harus diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan, memperbaiki pelayanan, dan menjawab persoalan yang dihadapi masyarakat.<\/p>\n\n\n\n Mendorong Pemerintahan yang Efektif dan Bertanggung Jawab<\/p>\n\n\n\n Evaluasi program Triwulan III dan Triwulan IV Tahun Anggaran 2026 sekaligus pembahasan rencana kegiatan 2027 diharapkan menjadi momentum untuk memperkuat kualitas tata kelola pemerintahan di Provinsi Sulawesi Utara.<\/p>\n\n\n\n Pemerintah daerah melalui masing-masing OPD perlu menjadikan evaluasi sebagai sarana pembenahan, bukan sekadar kewajiban formal dalam mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan.<\/p>\n\n\n\n Setiap kekurangan dalam pelaksanaan program harus dapat diidentifikasi secara objektif, kemudian diikuti langkah perbaikan yang jelas. Begitu pula program yang telah berjalan baik perlu dipertahankan dan ditingkatkan agar manfaatnya semakin luas.<\/p>\n\n\n\n Keterbukaan informasi mengenai capaian program juga menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.<\/p>\n\n\n\n Publik berhak mengetahui bagaimana anggaran daerah direncanakan, digunakan, dan memberikan manfaat bagi kepentingan bersama. Oleh sebab itu, transparansi dan akuntabilitas harus menjadi prinsip yang melekat dalam setiap tahapan penyelenggaraan pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n RDP Komisi I DPRD Sulut diharapkan menghasilkan catatan evaluasi dan rekomendasi konstruktif bagi perangkat daerah, sehingga pelaksanaan program 2026 dapat berjalan lebih terarah dan perencanaan anggaran 2027 semakin terukur, efisien, akuntabel, serta berpihak pada kepentingan publik.<\/p>\n\n\n\n Lebih jauh, forum pengawasan tersebut diharapkan mampu memperkuat sinergi antara DPRD dan pemerintah daerah dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, transparan, dan bertanggung jawab.<\/p>\n\n\n\n Sebab, keberhasilan pembangunan daerah tidak cukup diukur dari banyaknya program yang tercantum dalam dokumen perencanaan maupun besarnya anggaran yang direalisasikan. Ukuran sesungguhnya adalah sejauh mana kebijakan pemerintah mampu menjawab kebutuhan masyarakat dan menghadirkan perubahan yang dapat dirasakan secara langsung oleh publik. Red<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"![\"\"](\"https:\/\/peloporberita.id\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/IMG-20261030-WA0011.jpg\")
<\/figure>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/peloporberita.id\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/IMG-20261030-WA0014.jpg\")
<\/figure>\n\n\n\n![\"\"](\"https:\/\/peloporberita.id\/wp-content\/uploads\/2026\/10\/IMG-20261030-WA0013.jpg\")
<\/figure>\n\n\n\n