Ket. Foto: Ketua INAKOR Sulut Rolly Wenas sebagai juru bicara Koalisi (KSDS) Martin Waworuntu Ketum Ormas Waraney Santiago yang menjabat sebagai Korlap Koalisi Sipil Kawal Dana Sosial (KSDS Sulut)<\/p>\n\n\n\n
<\/p>\n\n\n\n
MANADO, PELOPORBERITA \u2014 Koalisi Sipil Kawal Dana Sosial (KSKDS) Sulawesi Utara menyatakan menghormati keputusan aparat penegak hukum yang menerbitkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) atas kasus dugaan penyimpangan dana Corporate Social Responsibility (CSR) PT Bank SulutGo (BSG). Meski demikian, koalisi lintas elemen masyarakat sipil ini menegaskan akan tetap mengawal akuntabilitas pengelolaan dana sosial tersebut.<\/p>\n\n\n\n
Hal itu disampaikan oleh Juru Bicara KSKDS Sulut sekaligus Ketua Independen Nasionalis Anti Korupsi (INAKOR) Sulawesi Utara, Rolly Wenas, di Manado pada Kamis, 22 Oktober 2026. Menurut Rolly, sikap menghormati keputusan hukum merupakan bentuk komitmen masyarakat sipil terhadap supremasi dan kepastian hukum di Indonesia.<\/p>\n\n\n\n
“Kami menghormati proses dan keputusan hukum yang telah diambil oleh aparat penegak hukum. Kami tidak ingin mendahului kewenangan penyidik ataupun membangun opini yang tidak didasarkan pada fakta dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Rolly.<\/p>\n\n\n\n
Rolly menjelaskan bahwa penghormatan terhadap SP3 bukan berarti koalisi berhenti melakukan pengawasan. Baginya, menghormati keputusan hukum dan menjalankan fungsi kontrol sosial adalah dua hal yang harus berjalan beriringan secara bertanggung jawab.<\/p>\n\n\n\n
KSKDS menegaskan tidak dibentuk untuk menyerang institusi atau pihak tertentu, melainkan untuk memastikan tata kelola dana sosial berjalan transparan demi kepentingan publik. Namun, Rolly menggarisbawahi bahwa ruang untuk menindaklanjuti kasus ini di masa depan belum sepenuhnya tertutup.<\/p>\n\n\n\n
“Untuk saat ini, kami menghormati keputusan yang telah diambil. Akan tetapi, apabila ke depan KSKDS memperoleh fakta atau bukti baru (novum) yang relevan, dapat dipertanggungjawabkan, dan memiliki dasar hukum untuk ditindaklanjuti, kami tidak akan ragu menyampaikannya kembali kepada aparat penegak hukum melalui mekanisme yang berlaku,” tegasnya.<\/p>\n\n\n\n
Lebih lanjut, KSKDS juga mengingatkan pentingnya membedakan antara temuan yang bersifat administrasi, dugaan penyimpangan, dan tindak pidana yang pembuktiannya wajib melalui koridor hukum. Oleh sebab itu, koalisi berkomitmen untuk tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah.<\/p>\n\n\n\n
Sebagai informasi, KSKDS merupakan wadah kolaborasi independen yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat di Sulawesi Utara. Koalisi ini melibatkan para pimpinan organisasi kemasyarakatan (ormas), pimpinan lembaga swadaya masyarakat (LSM) antikorupsi, pimpinan media, serta keterwakilan aktivis perempuan.<\/p>\n\n\n\n
“Prinsip kami sederhana: hormati proses hukum, jangan menghakimi tanpa bukti, tetapi jangan pula mengabaikan fakta apabila suatu saat ditemukan bukti baru yang layak ditindaklanjuti,” pungkas Rolly. ***\/RED <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"