<\/p>\n\n\n\n
MANADO, PELOPORBERITA.ID \u2014 Poster sudah dibersihkan. Namun, pesan yang dibawanya kembali muncul.<\/p>\n\n\n\n
Kali ini, bukan lagi dalam bentuk poster, melainkan spanduk dengan tulisan yang sama yang terpampang di ruang publik Kota Manado. Spanduk tersebut terlihat di samping RS ODSK depan SPBU Sario.<\/p>\n\n\n\n
Tulisan yang dibawa pun kembali menyoroti Ketua Senat Universitas Sam Ratulangi (UNSRAT), antara lain:<\/p>\n\n\n\n
“PECAT…KETUA SENAT UNSRAT, 2K BIANG KEROK KERUSUHAN UNSRAT., dan<\/p>\n\n\n\n
\u201cPECAT KETUA SENAT UNSRAT, MANIPULASI SOAL MASUK UNSRAT TAHUN 2023, MENGACAUKAN UNSRAT TAHUN 2014 DAN 2026, MANIPULASI MASA STUDI DOKTORAL 2002-2020.\u201d<\/p>\n\n\n\n
Sebelumnya, poster dengan tulisan yang sama telah muncul dan kemudian dibersihkan. Kini, pesan yang sama kembali hadir dalam bentuk spanduk.<\/p>\n\n\n\n
Fenomena tersebut memunculkan pertanyaan yang lebih serius, mengapa isu yang sama terus kembali ke ruang publik, dan mengapa belum juga memperoleh penyelesaian yang dapat menjawab keresahan tersebut?<\/p>\n\n\n\n
Tentu, tulisan dalam spanduk tersebut merupakan tudingan yang belum dapat diperlakukan sebagai fakta yang telah terbukti. Substansinya tetap membutuhkan verifikasi dan klarifikasi dari pihak-pihak yang berwenang.<\/p>\n\n\n\n
Justru karena itu, desakan agar persoalan ini dibawa ke mekanisme kelembagaan menjadi semakin relevan.<\/p>\n\n\n\n
Aktivis Jeffrey Sorongan meminta anggota Senat UNSRAT tidak hanya menyaksikan polemik tersebut berkembang di ruang publik.<\/p>\n\n\n\n
Ia mendorong agar Sidang Pleno Anggota Senat Universitas segera dilakukan untuk membahas dan menindaklanjuti tudingan yang beredar.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSegera melakukan Sidang Pleno Anggota Senat Universitas untuk menindaklanjuti hal tersebut agar tetap kondusif, terkait tudingan yang ramai di publik,\u201d ujar Sorongan.<\/p>\n\n\n\n
Menurutnya, forum Senat merupakan ruang yang lebih tepat untuk menguji persoalan secara akademik dan kelembagaan dibandingkan membiarkan perdebatan terus berlangsung melalui poster, spanduk, maupun opini publik.<\/p>\n\n\n\n
Peraturan Akademik UNSRAT sendiri menyebut Senat sebagai organ yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, menurut Sorongan, anggota Senat perlu mengambil posisi institusional, apakah tudingan tersebut memiliki dasar atau tidak.<\/p>\n\n\n\n
Sorongan juga meminta Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemdiktisaintek) turun langsung melihat dinamika yang berkembang di UNSRAT.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSaya meminta Kemdiktisaintek turun langsung ke Unsrat untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi,\u201d katanya.<\/p>\n\n\n\n
Desakan tersebut muncul karena UNSRAT merupakan perguruan tinggi negeri yang diselenggarakan oleh Kemdiktisaintek dan bertanggung jawab kepada kementerian tersebut.<\/p>\n\n\n\n
Kemdiktisaintek sendiri saat ini menempatkan penguatan tata kelola dan kepemimpinan perguruan tinggi sebagai bagian penting dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.<\/p>\n\n\n\n
Pada 5 Oktober 2026, kementerian juga menegaskan pentingnya tanggung jawab kepemimpinan perguruan tinggi dalam membawa institusi menghadapi perubahan dan menjawab kebutuhan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Sorongan menegaskan bahwa apabila tudingan yang beredar memang memiliki bukti yang sah, maka persoalan tersebut harus ditindaklanjuti melalui mekanisme yang berlaku.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKalau memang benar-benar memiliki bukti yang sah, harus segera diatasi dan mengambil sikap untuk mencopot Ketua Senat UNSRAT,\u201d tegasnya.<\/p>\n\n\n\n
Namun, prinsip yang sama juga harus berlaku terhadap pihak yang menjadi sasaran tudingan.<\/p>\n\n\n\n
Apabila tudingan tersebut tidak terbukti, maka klarifikasi resmi perlu diberikan agar persoalan tidak berubah menjadi penghakiman melalui opini publik.<\/p>\n\n\n\n
Dengan demikian, persoalannya bukan semata-mata siapa yang memasang spanduk.<\/p>\n\n\n\n
Persoalan utamanya adalah apakah substansi yang dituliskan dalam spanduk tersebut memiliki dasar bukti yang dapat diverifikasi?<\/p>\n\n\n\n
Munculnya kembali tulisan yang sama setelah poster sebelumnya dibersihkan menjadi sinyal bahwa isu tersebut belum selesai di ruang publik.<\/p>\n\n\n\n
Poster dapat dibersihkan. Spanduk dapat diturunkan. Namun, jika substansi persoalannya tidak pernah dijawab, pertanyaan publik berpotensi terus muncul dalam bentuk yang berbeda.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, anggota Senat UNSRAT didesak menggunakan kewenangan kelembagaannya untuk menguji persoalan tersebut, sementara Kemdiktisaintek diminta memastikan apabila diperlukan pemeriksaan atau pembinaan, prosesnya berlangsung objektif dan sesuai ketentuan.<\/p>\n\n\n\n
Publik tidak membutuhkan perang spanduk. Publik membutuhkan klarifikasi berbasis bukti. Jika tudingan terbukti, proses harus berjalan sesuai aturan. Jika tidak terbukti, institusi juga perlu menjelaskan secara terbuka.<\/p>\n\n\n\n
Sebab yang dipertaruhkan bukan hanya posisi seorang Ketua Senat.<\/p>\n\n\n\n
Yang dipertaruhkan adalah kepercayaan terhadap tata kelola, integritas akademik, dan reputasi UNSRAT sebagai institusi pendidikan tinggi negeri.<\/p>\n\n\n\n
Kini bola berada di tangan mereka yang memiliki kewenangan. Anggota Senat UNSRAT ditunggu sikapnya. Kemdiktisaintek juga ditunggu langkahnya.<\/p>\n\n\n\n
Akankah polemik ini terus bergulir di ruang publik? Atau akhirnya dibawa ke meja akademik, diuji dengan bukti, dan diselesaikan berdasarkan aturan? Publik menunggu jawabannya. IOP<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"