<\/p>\n\n\n\n
MINUT, PELOPORBERITA.ID \u2014 Anggaran sewa kendaraan dinas Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara menjadi sorotan. <\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan data yang disebut tercantum dalam SIRUP INAPROC, anggaran tersebut mencapai sekitar Rp5,1 miliar pada 2025 dan Rp3,9 miliar pada 2026, atau sekitar Rp9 miliar dalam dua tahun.<\/p>\n\n\n\n
Besarnya anggaran itu memunculkan pertanyaan publik, berapa kendaraan yang disewa, siapa penyedianya, berapa harga sewanya, dan apa dasar perhitungan pemerintah?<\/p>\n\n\n\n
Aktivis Jeffrey Sorongan mendesak Pemkab Minut membuka data secara transparan dan memastikan penggunaan anggaran tersebut benar-benar berdasarkan kebutuhan serta harga yang wajar.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKalau nilainya mencapai miliaran rupiah, publik berhak tahu dasar kebutuhannya. <\/p>\n\n\n\n
Efisiensi jangan hanya menjadi slogan ketika menyangkut belanja pemerintah,\u201d tegas Sorongan.<\/p>\n\n\n\n
Ia juga meminta agar proses pengadaan, harga sewa, jumlah kendaraan, penyedia, realisasi penggunaan dan pembayaran diperiksa apabila ditemukan indikasi ketidakwajaran.<\/p>\n\n\n\n
Bupati Minahasa Utara Joune Ganda diminta memberikan penjelasan terbuka agar polemik tersebut tidak berkembang menjadi spekulasi.<\/p>\n\n\n\n
Menurut Sorongan, jika seluruh proses telah sesuai aturan dan harga yang dibayarkan wajar, pemerintah dapat membuktikannya melalui data.<\/p>\n\n\n\n
Sebaliknya, apabila ditemukan penyimpangan, pihak terkait harus mempertanggungjawabkannya sesuai ketentuan.<\/p>\n\n\n\n
Rp9 miliar bukan angka kecil. Di tengah tuntutan efisiensi, publik berhak memastikan setiap rupiah APBD benar-benar digunakan untuk kepentingan pemerintahan dan masyarakat. IOP<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"