<\/p>\n\n\n\n
SULUT, PELOPORBERITA.ID \u2014 Dugaan ketidaksesuaian progres pekerjaan pada Paket Pengaman Pantai Pulau Miangas dan Pengendali Banjir Sungai Ongkak Dumoga TA 2023 kembali menjadi sorotan.<\/p>\n\n\n\n
Aktivis antikorupsi, Deddy Loing, meminta persoalan tersebut tidak berhenti pada penjelasan administratif terkait prosedur RPATA.<\/p>\n\n\n\n
Menurutnya, yang jauh lebih penting adalah pembuktian progres fisik, volume pekerjaan, dokumen, hingga aliran pembayaran.<\/p>\n\n\n\n
Pada proyek Miangas, progres pekerjaan tercatat 97,89 persen per 31 Desember 2023.<\/p>\n\n\n\n
Angka ini dipertanyakan karena sebelumnya terdapat catatan publik pada Juli 2023 yang menyebut pekerjaan masih berada pada titik nol dan material masih berada di kapal\/tongkang.<\/p>\n\n\n\n
Sementara Paket Sungai Ongkak Dumoga tercatat mencapai 95,10 persen pada akhir 2023, dengan nilai RPATA sekitar Rp979,8 juta, sedangkan penyelesaian 100 persen disebut baru dilakukan pada 2024.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKepatuhan prosedur RPATA tidak boleh menjadi tameng. Yang harus dibuktikan adalah kebenaran progres fisik, volume, dokumen dan pembayaran,\u201d tegas Loing.<\/p>\n\n\n\n
Loing juga meminta keterlibatan penyedia dan pihak terkait ditelusuri apabila nantinya ditemukan bukti adanya dokumen progres yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.<\/p>\n\n\n\n
Ia mendesak BWS Sulawesi I membuka dokumen pendukung, mulai dari BAPP dan opname, perhitungan volume, dokumen pembayaran, hingga laporan pengawas dan dokumentasi pekerjaan.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKami tidak menghakimi. Jika semua benar, tunjukkan bukti. Jika ada perbedaan, jelaskan dan pertanggungjawabkan sesuai hukum,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\n
Loing menyatakan, bila klarifikasi dan dokumen yang diminta tidak memadai, pihaknya akan membawa bahan kajian tersebut kepada APH dan lembaga pengawasan yang berwenang untuk ditindaklanjuti.<\/p>\n\n\n\n
Angka progres 97,89 persen Miangas dan 95,10 persen Dumoga bukan sekedar angka di atas kertas, keduanya harus mampu dibuktikan secara fisik di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Jika dokumen dan kondisi pekerjaan ternyata tidak sejalan, pertanyaan berikutnya siapa yang bertanggung jawab atas setiap rupiah uang negara yang telah dibayarkan? IOP<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"