<\/p>\n\n\n\n
SULUT, PELOPORBERITA.ID \u2014 Pembahasan lanjutan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2026 berlangsung dinamis di Ruang Rapat DPRD Sulut, Selasa (15\/9\/2026).<\/p>\n\n\n\n
Rapat dipimpin Ketua DPRD Sulawesi Utara, dr. Fransiscus A. Silangen, didampingi jajaran pimpinan serta anggota Badan Anggaran (Banggar). <\/p>\n\n\n\n
Hadir pula Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.<\/p>\n\n\n\n
Pembahasan tidak berhenti pada aspek administratif. Sejumlah anggota Banggar secara aktif mempertanyakan rasionalitas alokasi anggaran, urgensi program, efisiensi belanja, hingga sejauh mana setiap kebijakan anggaran memiliki dampak nyata bagi masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Dalam forum tersebut, setiap OPD dituntut mampu memberikan argumentasi yang terukur atas usulan perubahan anggaran yang diajukan.<\/p>\n\n\n\n
Ketua DPRD Sulut menegaskan bahwa pembahasan APBD bukan sekedar proses teknokratis, melainkan bagian penting dari mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban publik.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSetiap angka yang kita bahas menyangkut hajat hidup rakyat di seluruh penjuru Sulawesi Utara. <\/p>\n\n\n\n
Tidak boleh ada satu pun pos yang tidak jelas tujuannya atau tidak menyentuh langsung kepentingan warga,\u201d tegas Silangen.<\/p>\n\n\n\n
Menurutnya, kehadiran langsung pimpinan OPD dalam pembahasan merupakan bagian dari transparansi sekaligus bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah terhadap lembaga legislatif dan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKami ingin memastikan bahwa perubahan anggaran ini benar-benar disusun secara akuntabel, transparan, dan tepat sasaran,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\n
Pembahasan yang dimulai sejak pukul 09.00 WITA tersebut kemudian dilanjutkan dengan agenda Rapat Panitia Khusus (Pansus) Perizinan bersama perangkat daerah terkait.<\/p>\n\n\n\n
Dinamika pembahasan Perubahan APBD 2026 menunjukkan bahwa kualitas anggaran tidak hanya ditentukan oleh besarnya angka yang dialokasikan, tetapi juga oleh ketepatan sasaran, urgensi program, efektivitas belanja, serta manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Pada titik inilah DPRD memiliki posisi strategis: memastikan setiap rupiah dalam APBD memiliki argumentasi kebijakan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.<\/p>\n\n\n\n
Sebab, anggaran daerah pada akhirnya bukan sekadar angka dalam dokumen pemerintah, melainkan instrumen kebijakan publik yang menentukan sejauh mana negara hadir menjawab kebutuhan masyarakat. Red<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"