<\/p>\n\n\n\n
SULUT, PELOPORBERITA \u2014 Optimisme pembangunan Sulawesi Utara melalui KUA-PPAS Perubahan APBD 2026 yang mencapai sekitar Rp3,22 triliun kini dihadapkan pada sejumlah tantangan nyata di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Krisis ekologis, keselamatan publik hingga infrastruktur dasar pariwisata menuntut pemerintah bergerak dari sekedar respons menjadi mitigasi yang terukur.<\/p>\n\n\n\n
Data Dinas Kehutanan Daerah yang disebut mencatat sekitar 1.400 hektare lahan terdampak karhutla, dengan sebagian besar berada di kawasan lindung Gunung Soputan.<\/p>\n\n\n\n
Kondisi ini menjadi alarm agar pemerintah memperkuat kesiapsiagaan, peralatan pemadaman, posko di wilayah rawan serta penegakan hukum terhadap pembakaran lahan.<\/p>\n\n\n\n
Persoalan lain muncul di sektor pariwisata. Bunaken sebagai destinasi internasional masih menghadapi persoalan pasokan listrik, yang berdampak langsung terhadap pelaku usaha dan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Pemerintah daerah perlu mendorong PLN menghadirkan solusi jangka panjang, termasuk penguatan jaringan dan pengembangan energi terbarukan untuk wilayah kepulauan.<\/p>\n\n\n\n
Ketua JARI Johan Lintong., SH.,M.Pd., menilai pemerintah provinsi di bawah kepemimpinan Gubernur Yulius Selvanus perlu menjadikan momentum perubahan anggaran sebagai kesempatan memperkuat kebijakan yang benar-benar menyentuh kebutuhan masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPemerintah nda cukup kalo hanya menyampaikan target dengan angka anggaran.<\/p>\n\n\n\n
Yang paling penting adalah memastikan anggaran tersebut mampu menjawab persoalan nyata masyarakat,\u201d ujar Lintong<\/p>\n\n\n\n
Menurutnya, kritik publik bukan untuk melemahkan pemerintah, melainkan menjadi kontrol agar kebijakan semakin tepat sasaran.<\/p>\n\n\n\n
Lintong mendorong Pemprov Sulut dan DPRD membangun orkestrasi kebijakan lintas sektor, terutama menghadapi ancaman karhutla, keselamatan publik dan penguatan infrastruktur pariwisata.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSulut membutuhkan kepemimpinan yang mampu mengubah krisis menjadi momentum pembenahan.<\/p>\n\n\n\n
Kritik harus dijawab dengan transparansi, kerja nyata dan solusi yang bisa diukur,\u201d tegasnya.<\/p>\n\n\n\n
Keberhasilan pemerintah tidak hanya ditentukan oleh besarnya postur APBD, tetapi oleh seberapa jauh anggaran tersebut mampu menghadirkan rasa aman, perlindungan lingkungan, infrastruktur yang andal dan kesejahteraan bagi masyarakat Sulawesi Utara. IOP<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"