<\/p>\n\n\n\n
MANADO, PELOPORBERITA \u2014 Pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027 antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulawesi Utara dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Sulut berlangsung dinamis.<\/p>\n\n\n\n
DPRD Sulut memberikan perhatian serius terhadap kebijakan rasionalisasi anggaran, khususnya pada sektor penanggulangan bencana dan kebutuhan operasional perangkat daerah.<\/p>\n\n\n\n
Legislator DPRD Sulut, Amir Liputo, menyoroti rencana pemangkasan anggaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yang disebut turun dari sekitar Rp300 juta menjadi Rp207 juta pada TA 2027.<\/p>\n\n\n\n
Menurutnya, kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh mengabaikan tingkat kerawanan bencana di Sulawesi Utara. Sejumlah wilayah, termasuk Kabupaten Minahasa Tenggara, memiliki potensi bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang membutuhkan kesiapsiagaan serta respons cepat pemerintah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cRasionalisasi harus tetap mempertimbangkan kebutuhan riil di lapangan. Jangan sampai anggaran dipangkas justru pada sektor yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat,\u201d demikian substansi perhatian yang disampaikan dalam pembahasan.<\/p>\n\n\n\n
Sorotan serupa disampaikan Nick Lomban. Ia mendorong agar dukungan anggaran operasional BPBD diperkuat sehingga kemampuan respons cepat terhadap situasi darurat tetap berjalan optimal, sekaligus memastikan amanat Peraturan Daerah (Perda) dapat diimplementasikan secara efektif.<\/p>\n\n\n\n
Persoalan anggaran juga mencuat di lingkungan Biro Pembangunan dan Barang\/Jasa (Barjas). DPRD menyoroti kondisi fasilitas komputer yang menjadi instrumen penting dalam penyusunan dan pelaporan program APBD maupun APBN. Sejumlah perangkat disebut mengalami kerusakan parah hingga pegawai harus meminjam fasilitas dari unit kerja lain.<\/p>\n\n\n\n
Kondisi tersebut dinilai ironis karena di tengah tuntutan transparansi, akuntabilitas dan percepatan administrasi pemerintahan, perangkat pendukung kerja justru belum memadai.<\/p>\n\n\n\n
Pembahasan KUA-PPAS 2027 ini dipimpin Ketua DPRD Sulut Fransiscus Silangen dan dihadiri langsung Sekretaris Daerah Provinsi Sulut sekaligus Ketua TAPD, Tahlis Gallang.<\/p>\n\n\n\n
Dinamika pembahasan menunjukkan bahwa penyusunan APBD tidak semata-mata berbicara mengenai angka dan efisiensi. Lebih jauh, politik anggaran harus mampu memastikan setiap rupiah belanja daerah memiliki relevansi dengan kebutuhan publik, ketahanan daerah terhadap risiko bencana, serta efektivitas roda pemerintahan.<\/p>\n\n\n\n
DPRD Sulut pun memberi sinyal bahwa rasionalisasi anggaran harus dilakukan secara terukur, berbasis kebutuhan dan risiko, bukan sekadar memangkas belanja. Sebab, ketika bencana terjadi, kecepatan respons pemerintah tidak ditentukan oleh besarnya retorika kebijakan, melainkan oleh kesiapan anggaran, personel dan fasilitas yang tersedia. Red<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"