<\/p>\n\n\n\n
MANADO, PELOPORBERITA \u2013 Dinamika tata kelola di lingkungan Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) kembali menjadi perhatian publik.<\/p>\n\n\n\n
Berdasarkan informasi surat Dirjen nomor 503\/DST\/B.BI\/WS.01.02\/2026 tertanggal 3 Juli 2026, jabatan Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat (FKM) yang sebelumnya dijabat oleh Prof. dr. Vennetia Ryckerens Danes, M.Sc., Ph.D. dikabarkan telah diberhentikan sejak 17 Juli 2026 dan saat ini posisi tersebut telah diisi oleh Pelaksana Tugas (Plt).<\/p>\n\n\n\n
Hingga berita ini disusun, media ini masih berupaya memperoleh dokumen resmi maupun keterangan dari pimpinan universitas untuk mengonfirmasi dasar administratif atas pergantian tersebut.<\/p>\n\n\n\n
Selain informasi mengenai pergantian jabatan, media ini juga menerima keterangan dari sumber yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan karena alasan keamanan.<\/p>\n\n\n\n
Sumber tersebut menyatakan bahwa mantan dekan diduga beberapa kali mendatangi kementerian dalam rangka memperjuangkan atau meminta peninjauan kembali terhadap keputusan pemberhentiannya.<\/p>\n\n\n\n
Namun demikian, informasi tersebut belum dapat diverifikasi secara independen oleh media ini. <\/p>\n\n\n\n
Hingga saat ini belum terdapat pernyataan resmi dari pihak yang bersangkutan maupun dari kementerian terkait yang membenarkan ataupun membantah informasi tersebut.<\/p>\n\n\n\n
Dalam perspektif tata kelola perguruan tinggi, setiap pejabat yang merasa dirugikan oleh suatu keputusan administratif pada prinsipnya memiliki hak untuk menempuh mekanisme keberatan atau upaya administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, apabila benar terdapat langkah untuk meminta peninjauan kembali, hal tersebut merupakan bagian dari mekanisme hukum dan administrasi yang perlu dibedakan dari berbagai spekulasi yang berkembang di ruang publik.<\/p>\n\n\n\n
Di sisi lain, sejumlah dosen yang diwawancarai media ini juga menyampaikan bahwa mereka berharap proses pergantian kepemimpinan di FKM tetap mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan institusi.<\/p>\n\n\n\n
Menurut keterangan sejumlah sumber internal, kepemimpinan dekan sebelumnya dinilai menimbulkan keresahan di kalangan sebagian civitas akademika. <\/p>\n\n\n\n
Berbagai persoalan yang disampaikan kepada media ini antara lain:<\/p>\n\n\n\n
1. Distribusi beban mengajar. Sejumlah dosen menilai pembagian beban mengajar belum memberikan ruang yang proporsional bagi dosen-dosen muda, meskipun menurut mereka dekan telah memiliki beban kinerja dosen (LKD) dan angka kredit yang memadai.<\/p>\n\n\n\n
2. Dugaan permintaan bagian dana penelitian. Beberapa sumber mengaku terdapat praktik permintaan sejumlah uang ketika dosen mengurus tanda tangan administrasi terkait penelitian. Informasi ini masih berupa keterangan narasumber dan belum memperoleh tanggapan dari pihak yang disebutkan.<\/p>\n\n\n\n
3. Permintaan kontribusi kepada pegawai. Sejumlah pegawai disebut pernah diminta memberikan kontribusi untuk perayaan ulang tahun dekan. Media ini belum memperoleh konfirmasi mengenai tujuan maupun mekanisme permintaan tersebut.<\/p>\n\n\n\n
4. Dugaan talangan biaya kegiatan. Beberapa dosen mengaku pernah diminta terlebih dahulu menalangi biaya kegiatan fakultas, seperti jamuan tamu, tiket perjalanan, maupun kebutuhan lainnya. Mereka menyatakan terdapat biaya yang hingga kini belum diganti. Klaim tersebut masih menunggu konfirmasi dari pihak terkait.<\/p>\n\n\n\n
5. Pengelolaan dana penggantian biaya (reimburse). Sejumlah sumber juga menyampaikan adanya dugaan dana reimburse kegiatan kemahasiswaan yang seharusnya diterima dosen tidak seluruhnya disalurkan sebagaimana mestinya. Informasi ini belum dapat diverifikasi secara independen.<\/p>\n\n\n\n
6. Iklim akademik dan pengembangan karier dosen. Beberapa dosen menyampaikan bahwa proses administrasi kenaikan pangkat dinilai berjalan lambat dan menganggap kepemimpinan sebelumnya kurang mendukung pengembangan karier akademik. Mereka mengaku merasa lega setelah terbit keputusan pergantian dekan, namun juga menyampaikan kekhawatiran apabila terjadi perubahan kebijakan yang mengembalikan kepemimpinan sebelumnya.<\/p>\n\n\n\n
Selain itu, beberapa dosen juga menyampaikan penolakan apabila yang bersangkutan kembali menjabat sebagai Dekan FKM maupun apabila status home base kepegawaiannya dipindahkan dari Fakultas Kedokteran ke FKM. <\/p>\n\n\n\n
Menurut mereka, penempatan sebelumnya bersifat penugasan dan bukan berasal dari home base di Fakultas Kesehatan Masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Media ini juga menerima informasi mengenai dugaan adanya insiden ketika berita acara ujian skripsi yang telah ditandatangani oleh Plt Dekan diduga dirobek. <\/p>\n\n\n\n
Peristiwa tersebut disebut menimbulkan pertanyaan di kalangan dosen mengenai penghormatan terhadap proses akademik dan kewibawaan penyelenggaraan sidang skripsi. <\/p>\n\n\n\n
Namun, informasi tersebut juga masih menunggu klarifikasi dari pihak-pihak terkait.<\/p>\n\n\n\n
Di sisi lain, publik memiliki kepentingan untuk mengetahui apakah proses pergantian pejabat di lingkungan perguruan tinggi negeri telah dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan yang berlaku. <\/p>\n\n\n\n
Keterbukaan informasi dari pihak universitas menjadi penting agar tidak berkembang berbagai asumsi maupun informasi yang belum terverifikasi.<\/p>\n\n\n\n
Upaya konfirmasi juga telah dilakukan media ini kepada pihak terkait melalui pesan WhatsApp. <\/p>\n\n\n\n
Namun, hingga berita ini diterbitkan, pesan tersebut belum mendapatkan respons dan masih menunjukkan status belum tersampaikan. <\/p>\n\n\n\n
Media ini tetap membuka ruang bagi pihak terkait untuk memberikan klarifikasi, tanggapan, maupun hak jawab atas informasi yang disampaikan dalam pemberitaan ini. Red<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"