<\/p>\n\n\n\n
JAKARTA, PELOPORBERITA \u2013 Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terus digenjot Komisi III DPR RI. <\/p>\n\n\n\n
Di tengah masa reses, pembahasan substansi regulasi tersebut tetap menjadi perhatian, terutama untuk memastikan instrumen hukum pemberantasan kejahatan tidak justru membuka ruang penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.<\/p>\n\n\n\n
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Gerindra dari Daerah Pemilihan Sulawesi Utara, Martin Daniel Tumbelaka, menegaskan bahwa pihaknya sepakat agar RUU Perampasan Aset segera disahkan. <\/p>\n\n\n\n
Namun, menurutnya, percepatan pembahasan harus berjalan beriringan dengan kehati-hatian dalam merumuskan setiap norma.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKami sepakat RUU Perampasan Aset harus segera disahkan. Oleh karenanya, RUU Perampasan Aset ini terus dibahas secara maraton di Komisi III,\u201d tegas Martin.<\/p>\n\n\n\n
Menurut Martin, kualitas regulasi tidak hanya ditentukan oleh seberapa cepat undang-undang disahkan, tetapi juga oleh seberapa kuat aturan tersebut mampu mencegah penyalahgunaan kewenangan ketika diterapkan di lapangan.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, Komisi III tetap membuka ruang dialog dengan berbagai elemen masyarakat meskipun saat ini DPR berada dalam masa reses.<\/p>\n\n\n\n
Martin mengungkapkan, sudah sekitar 30 elemen masyarakat yang diundang dalam forum Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk memberikan pandangan dan masukan terhadap substansi RUU tersebut.<\/p>\n\n\n\n
Elemen yang dilibatkan, kata dia, berasal dari berbagai latar belakang, mulai dari masyarakat, akademisi, praktisi hingga kalangan yang memiliki kompetensi di bidang hukum.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKami ingin mendapatkan masukan dan pandangan dari para pakar, ahli hukum, guna menjadi bahan pertimbangan kami dalam menyusun RUU Perampasan Aset,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\n
Bagi Martin, partisipasi publik menjadi penting karena RUU Perampasan Aset nantinya akan memberikan instrumen hukum yang memiliki konsekuensi besar terhadap penguasaan dan pemulihan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, regulasi tersebut harus dirancang secara presisi agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam penerapannya.<\/p>\n\n\n\n
Martin menekankan, salah satu perhatian utama Komisi III adalah memastikan mekanisme perampasan aset tidak bertentangan dengan kerangka hukum yang sudah ada, termasuk ketentuan dalam KUHAP serta prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM).<\/p>\n\n\n\n
\u201cTujuannya satu, untuk menghasilkan undang-undang perampasan aset ini yang baik, yang terbaik untuk semua masyarakat tentunya,\u201d katanya.<\/p>\n\n\n\n
Martin menilai tantangan terbesar setelah sebuah undang-undang disahkan bukan hanya terletak pada rumusan norma, tetapi juga bagaimana norma tersebut diterapkan oleh aparat penegak hukum.<\/p>\n\n\n\n
Sebab, kewenangan yang besar tanpa mekanisme pengawasan dan perlindungan hukum yang memadai berpotensi menimbulkan persoalan baru.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKomisi III bersepakat untuk membahas sedetail mungkin poin-poin apa saja yang harus kita perhatikan dalam RUU Perampasan Aset ini,\u201d jelasnya.<\/p>\n\n\n\n
Menurut dia, perampasan aset memang harus dapat menjadi instrumen efektif dalam memberantas kejahatan dan mengembalikan kerugian negara. <\/p>\n\n\n\n
Namun efektivitas tersebut tidak boleh dicapai dengan mengorbankan prinsip due process of law.<\/p>\n\n\n\n
\u201cYang paling penting memang bagaimana caranya perampasan aset ini kita buat, kita hadirkan tanpa menabrak aturan-aturan. <\/p>\n\n\n\n
Setiap aturannya pasti ada tantangan tersendiri, tapi yang paling penting bagaimana mengimplementasikan di masyarakat dengan baik,\u201d kata Martin.<\/p>\n\n\n\n
Ia secara khusus menyoroti potensi abuse of power atau penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.<\/p>\n\n\n\n
Pasalnya, ketika RUU tersebut nantinya menjadi undang-undang, aparat penegak hukum akan menjadi salah satu pihak utama yang menjalankan kewenangan tersebut.<\/p>\n\n\n\n
\u201cTerutama aparat penegak hukum, karena nantinya undang-undang ini yang akan menjalankan APH. <\/p>\n\n\n\n
Kita mencegah jangan sampai membuat celah untuk APH abuse of power atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh APH. Nah, itu yang kita jaga,\u201d tegasnya.<\/p>\n\n\n\n
Di satu sisi, negara membutuhkan instrumen hukum yang efektif untuk memastikan hasil tindak pidana tidak dapat dengan mudah disembunyikan atau dinikmati pelaku. <\/p>\n\n\n\n
Namun di sisi lain, kewenangan tersebut harus dibatasi dengan norma yang jelas, prosedur yang transparan, mekanisme pengawasan, serta ruang bagi pihak yang dirugikan untuk memperoleh perlindungan dan pemulihan hak.<\/p>\n\n\n\n
Karena itu, proses pembahasan yang melibatkan akademisi, praktisi, pakar hukum dan masyarakat menjadi penting sebelum RUU tersebut memasuki tahap akhir pengesahan.<\/p>\n\n\n\n
Pesan yang disampaikan Martin pun menjadi relevan, RUU Perampasan Aset harus kuat terhadap kejahatan, tetapi tidak boleh lemah terhadap potensi penyalahgunaan kewenangan. IOP<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"