<\/p>\n\n\n\n
MANADO, PELOPORBERITA \u2013 Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemerintah Kota Manado atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2025 patut diapresiasi. <\/p>\n\n\n\n
Namun, capaian tersebut tidak boleh dijadikan tameng untuk menutup ruang kritik terhadap kualitas tata kelola keuangan daerah.<\/p>\n\n\n\n
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) secara tegas menyatakan bahwa opini WTP hanya menilai kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan. <\/p>\n\n\n\n
Pada saat yang sama, BPK juga menerbitkan laporan tersendiri mengenai Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari proses audit.<\/p>\n\n\n\n
Pesan BPK tersebut memiliki makna penting, WTP bukan sertifikat bahwa pengelolaan keuangan telah sempurna, bukan pula jaminan seluruh penggunaan APBD bebas dari kelemahan pengendalian, pemborosan, ataupun ketidakpatuhan terhadap aturan.<\/p>\n\n\n\n
Data dalam laporan menunjukkan Pemerintah Kota Manado berhasil merealisasikan pendapatan sekitar Rp1,76 triliun, sementara belanja daerah hanya terserap sekitar Rp1,59 triliun. <\/p>\n\n\n\n
Akibatnya, pemerintah membukukan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sekitar Rp164,93 miliar, meningkat tajam dibanding tahun sebelumnya.<\/p>\n\n\n\n
Di satu sisi, SILPA dapat mencerminkan kehati-hatian fiskal. <\/p>\n\n\n\n
Namun di sisi lain, angka yang sangat besar juga memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pelaksanaan program pembangunan. <\/p>\n\n\n\n
Ketika ratusan miliar rupiah tidak terserap, publik berhak bertanya apakah seluruh kebutuhan masyarakat telah benar-benar terpenuhi atau justru masih ada program yang gagal diwujudkan.<\/p>\n\n\n\n
LHP juga mencatat total aset Pemerintah Kota Manado telah mencapai sekitar Rp5,46 triliun. <\/p>\n\n\n\n
Besarnya aset tersebut menuntut sistem pengawasan yang semakin kuat agar setiap aset daerah benar-benar terlindungi, dimanfaatkan secara optimal, dan tidak menjadi sumber persoalan hukum di kemudian hari.<\/p>\n\n\n\n
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, ukuran keberhasilan tidak berhenti pada raihan opini audit. <\/p>\n\n\n\n
Yang jauh lebih penting adalah bagaimana pemerintah menindaklanjuti setiap rekomendasi BPK, memperbaiki kelemahan pengendalian intern, serta memastikan setiap rupiah APBD menghasilkan pelayanan publik yang nyata.<\/p>\n\n\n\n
BPK sendiri menegaskan bahwa pemeriksaannya tidak ditujukan untuk menemukan seluruh penyimpangan. <\/p>\n\n\n\n
Namun apabila ditemukan pelanggaran yang berdampak material terhadap laporan keuangan, temuan tersebut akan diungkapkan dalam hasil pemeriksaan. <\/p>\n\n\n\n
Karena itu, laporan mengenai SPI dan kepatuhan menjadi dokumen penting yang harus ditindaklanjuti secara serius oleh pemerintah daerah.<\/p>\n\n\n\n
Masyarakat tidak hanya membutuhkan laporan keuangan yang memperoleh opini WTP. <\/p>\n\n\n\n
Publik menuntut lebih dari itu, anggaran yang efektif, pelayanan yang berkualitas, proyek yang tepat sasaran, serta pemerintahan yang transparan dan akuntabel. <\/p>\n\n\n\n
Di situlah integritas sebuah pemerintahan benar-benar diuji, bukan pada penghargaan yang diterima, melainkan pada keberanian memperbaiki setiap kelemahan yang ditemukan auditor negara. IOP<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"