<\/p>\n\n\n\n
MINUT, PELOPORBERITA \u2013 Di tengah gencarnya narasi menjadikan Likupang sebagai destinasi pariwisata kelas dunia, publik justru dihadapkan pada kenyataan yang kontras.<\/p>\n\n\n\n
Audit kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkap bahwa pengembangan destinasi, pemasaran, dan kelembagaan pariwisata Kabupaten Minahasa Utara pada periode 2023 hingga Semester I 2025 belum dilaksanakan secara memadai.<\/p>\n\n\n\n
Temuan BPK menunjukkan sejumlah persoalan krusial, antara lain:<\/p>\n\n\n\n
\u2022Pembangunan daya tarik wisata belum memadai.<\/p>\n\n\n\n
\u2022Aksesibilitas menuju lokasi wisata masih jauh dari optimal.<\/p>\n\n\n\n
\u2022Prasarana umum, fasilitas umum, dan fasilitas pariwisata masih banyak yang belum memenuhi kebutuhan wisatawan.<\/p>\n\n\n\n
\u2022Pemasaran pariwisata dinilai belum efektif.
Kelembagaan pariwisata belum dibangun secara memadai.<\/p>\n\n\n\n
Selain itu, pemeriksaan pendahuluan BPK juga menemukan berbagai kelemahan tata kelola, di antaranya:<\/p>\n\n\n\n
\u2022Penetapan kawasan strategis dan daya tarik wisata tidak didukung kajian yang memadai.<\/p>\n\n\n\n
\u2022Strategi pembangunan destinasi belum dijalankan secara optimal.<\/p>\n\n\n\n
\u2022Fasilitas pendukung wisata belum tersedia secara memadai.<\/p>\n\n\n\n
\u2022Informasi kepariwisataan kepada publik masih minim.<\/p>\n\n\n\n
\u2022Peningkatan kapasitas SDM pariwisata belum optimal.<\/p>\n\n\n\n
\u2022Monitoring dan evaluasi terhadap Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah (Ripparda) belum dilaksanakan secara maksimal.<\/p>\n\n\n\n
Temuan tersebut bukan sekedar catatan administratif.<\/p>\n\n\n\n
Lebih dari itu, audit menjadi cermin yang mempertanyakan efektivitas kepemimpinan Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara di bawah Bupati Joune Ganda dalam mengelola sektor yang selama ini dijadikan ikon pembangunan daerah.<\/p>\n\n\n\n
Ironisnya, sejumlah kelemahan yang ditemukan bukan merupakan persoalan baru.<\/p>\n\n\n\n
Audit mencatat bahwa berbagai kekurangan dalam pengembangan destinasi, pemasaran, serta monitoring dan evaluasi juga pernah ditemukan pada pemeriksaan sebelumnya.<\/p>\n\n\n\n
Namun hingga pemeriksaan terbaru, persoalan serupa masih berulang.<\/p>\n\n\n\n
Berulangnya temuan menimbulkan pertanyaan, mengapa rekomendasi yang telah diberikan belum mampu menghasilkan perubahan yang signifikan? Di sinilah ukuran kepemimpinan dipertaruhkan.<\/p>\n\n\n\n
Sebab keberhasilan seorang kepala daerah tidak hanya diukur dari banyaknya promosi, seremoni, atau pencitraan destinasi wisata, melainkan dari kemampuan memastikan kebijakan berjalan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Ketika akses menuju objek wisata masih belum memadai, fasilitas publik belum optimal, promosi belum efektif, dan kelembagaan belum kuat, maka masyarakatlah yang pertama merasakan dampaknya.<\/p>\n\n\n\n
Peluang usaha bagi UMKM, pengelola homestay, restoran, pemandu wisata, hingga pelaku ekonomi lokal berpotensi tidak berkembang sebagaimana mestinya.<\/p>\n\n\n\n
Akibatnya, potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor pariwisata juga berisiko tidak tergarap secara maksimal.<\/p>\n\n\n\n
Kondisi tersebut menjadi ironi bagi daerah yang memiliki salah satu Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan terus dipromosikan sebagai destinasi unggulan Indonesia.<\/p>\n\n\n\n
Audit ini semestinya menjadi pengingat bagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara.<\/p>\n\n\n\n
Publik tidak lagi membutuhkan janji atau slogan besar tentang pariwisata kelas dunia.<\/p>\n\n\n\n
Yang dibutuhkan adalah pembuktian melalui perbaikan tata kelola, percepatan pembangunan infrastruktur, penguatan kelembagaan, serta tindak lanjut nyata atas setiap rekomendasi yang diberikan.<\/p>\n\n\n\n
Implikasinya, masyarakat tidak akan menilai kepemimpinan dari banyaknya promosi atau seremoni, melainkan dari kemampuan menghadirkan kesejahteraan nyata melalui sektor pariwisata.<\/p>\n\n\n\n
Jika persoalan yang sama terus berulang, maka kritik terhadap efektivitas kepemimpinan bukan lagi sekedar opini, melainkan konsekuensi logis dari hasil evaluasi kinerja yang terdokumentasi dalam audit. IOP<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"