<\/p>\n\n\n\n
MANADO, PELOPORBERITA \u2013 Perubahan statuta di Universitas Sam Ratulangi (Unsrat) kembali menjadi sorotan.<\/p>\n\n\n\n
Sejumlah kalangan akademisi menilai beberapa ketentuan dalam statuta terbaru berpotensi menimbulkan persoalan tata kelola, konflik kepentingan, hingga inkonsistensi dalam sistem regenerasi kepemimpinan di lingkungan perguruan tinggi.<\/p>\n\n\n\n
Salah satu poin yang menjadi perhatian adalah ketentuan mengenai batas usia maksimal calon dekan yang disebut mencapai 65 tahun, sementara batas usia calon rektor tetap 60 tahun.<\/p>\n\n\n\n
Menurut sejumlah civitas akademika, pengaturan tersebut dinilai tidak selaras dengan pola jenjang kepemimpinan di perguruan tinggi.<\/p>\n\n\n\n
“Jika jabatan dekan merupakan salah satu jenjang menuju rektor, maka semestinya terdapat sinkronisasi mengenai batas usia.<\/p>\n\n\n\n
Ketentuan tersebut dinilai memerlukan penjelasan akademik dan dasar pertimbangan yang kuat,” ujar salah seorang akademisi yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan.<\/p>\n\n\n\n
Selain itu, perubahan struktur kelembagaan yang disebut menghapus fungsi pengawasan terhadap senat universitas juga menuai kritik.<\/p>\n\n\n\n
Menurut mereka, mekanisme checks and balances merupakan prinsip penting dalam tata kelola perguruan tinggi yang baik (good university governance).<\/p>\n\n\n\n
Sorotan juga diarahkan pada proses pergantian salah satu anggota Senat Unsrat Guru Besar dari Fakultas Kedokteran.<\/p>\n\n\n\n
Sejumlah pihak menilai mekanisme tersebut merupakan bentuk tindakan yang tidak sesuai dengan prinsip demokratis di lingkungan senat.<\/p>\n\n\n\n
Civitas mempertanyakan mekanisme pengisian posisi tersebut karena dinilai tidak melalui proses pemilihan yang terbuka sebagaimana yang mereka harapkan.<\/p>\n\n\n\n
Mereka juga menilai kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi konflik kepentingan karena adanya hubungan keluarga antara pihak-pihak yang diduga dalam proses tersebut.<\/p>\n\n\n\n
Namun demikian, hingga berita ini ditulis belum terdapat pernyataan resmi dari pihak Senat Unsrat yang menjelaskan dasar hukum maupun mekanisme pengambilan keputusan tersebut.<\/p>\n\n\n\n
Kritik lain menyangkut proses penyusunan statuta baru. Beberapa akademisi mempertanyakan sejauh mana pembahasan dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh anggota senat sebelum diajukan kepada kementerian.<\/p>\n\n\n\n
Menurut mereka, apabila benar perubahan dilakukan tanpa pembahasan yang menyeluruh melalui forum senat, maka hal tersebut perlu mendapat klarifikasi resmi agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan.<\/p>\n\n\n\n
Selain aspek prosedural, statuta baru juga dinilai berpotensi memengaruhi dinamika pemilihan pimpinan fakultas.<\/p>\n\n\n\n
Sejumlah pihak berpendapat bahwa perubahan aturan tersebut dapat memberikan keuntungan bagi kelompok tertentu.<\/p>\n\n\n\n
Namun, klaim tersebut masih berupa pendapat para pengkritik dan belum dapat dipastikan kebenarannya tanpa hasil pemeriksaan atau penjelasan resmi dari pihak terkait.<\/p>\n\n\n\n
Di sisi lain, sejumlah dosen juga berharap adanya evaluasi terhadap sistem pengawasan internal Senat Unsrat.<\/p>\n\n\n\n
Mereka mengusulkan agar mekanisme pengawasan independen kembali diperkuat guna menjamin setiap keputusan berjalan secara objektif, transparan, dan akuntabel.<\/p>\n\n\n\n
Menurut mereka, sistem pengawasan yang efektif diperlukan untuk menjaga independensi lembaga senat sekaligus mencegah munculnya dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pengambilan kebijakan akademik.<\/p>\n\n\n\n
Atas berbagai persoalan tersebut, sejumlah akademisi mendorong dilakukan kajian hukum maupun evaluasi menyeluruh terhadap Statuta Unsrat yang baru.<\/p>\n\n\n\n
Mereka menilai langkah tersebut penting untuk memastikan seluruh ketentuan telah sesuai dengan prinsip tata kelola perguruan tinggi, asas keadilan, transparansi, serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<\/p>\n\n\n\n
Hingga berita ini diterbitkan, pihak Rektorat Unsrat melalui juru bicaranya, Ketua Senat Unsrat, belum memberikan tanggapan resmi.<\/p>\n\n\n\n
Demi memenuhi asas keberimbangan sebagaimana diatur dalam Kode Etik Jurnalistik, redaksi tetap membuka ruang hak jawab dan hak klarifikasi apabila pihak terkait ingin memberikan penjelasan. RED<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"