<\/p>\n\n\n\n
Sulut, PELOPORBERITA \u2014 Pengamat politik Jeffrey Sorongan menilai Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 135\/PUU-XXII\/2024 yang dibacakan ke publik pada 26 Juni 2025, bukan sekdar perubahan teknis jadwal pemilu, melainkan momentum besar yang berpotensi mengubah wajah demokrasi Indonesia, termasuk konstelasi politik di Sulawesi Utara.<\/p>\n\n\n\n
Format baru pemilu yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal itu dijadwalkan mulai berlaku pada tahun 2029.<\/p>\n\n\n\n
Menurut Jeffrey, keputusan MK tersebut merupakan langkah korektif pda sistem politik yang selama ini dinilai terlalu tersentralisasi pada figur dan kepentingan elite nasional.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSelama ini politik daerah sering tenggelam di bawah bayang-bayang Pilpres. <\/p>\n\n\n\n
Sulut pun tidak lepas dari fenomena itu, pemilih lebih sibuk mengikuti pertarungan elite nasional dibanding menilai kualitas calon kepala daerah dan DPRD secara objektif,\u201d ujar Jeffrey.<\/p>\n\n\n\n
Ia menilai sistem \u201clima kotak\u201d yang digunakan dalam dua pemilu terakhir telah menimbulkan distorsi dalam demokrasi lokal. <\/p>\n\n\n\n
Banyak kandidat daerah, kata dia, lebih diuntungkan oleh efek popularitas tokoh nasional dibanding kualitas gagasan maupun rekam jejak pembangunan.<\/p>\n\n\n\n
\u201cPutusan MK ini berpotensi mengurangi dominasi politik pusat terhadap dinamika daerah. <\/p>\n\n\n\n
Ini menjadi momentum bagi Sulawesi Utara untuk melahirkan kepemimpinan yang benar-benar lahir dari kebutuhan masyarakat daerah, bukan sekedar efek ekor jas politik nasional,\u201d tegasnya.<\/p>\n\n\n\n
Jeffrey memprediksi dampak politik di Bumi Nyiur Melambai ini akan cukup besar. <\/p>\n\n\n\n
Dengan dipisahkannya Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal mulai 2029, kontestasi Pilkada dan DPRD di Sulut diperkirakan menjadi lebih substantif, kompetitif, dan berbasis isu riil masyarakat.<\/p>\n\n\n\n
Menurutnya, isu-isu strategis daerah seperti ketimpangan pembangunan antarwilayah, masa depan ekonomi pariwisata, persoalan nelayan dan pertanian, tata kelola tambang, hingga konektivitas Manado-Bitung akan kembali menjadi fokus utama dalam debat politik lokal.<\/p>\n\n\n\n
\u201cKe depan kandidat tidak bisa lagi hanya menjual foto bersama tokoh nasional atau mengandalkan popularitas partai pusat. <\/p>\n\n\n\n
Mereka dipaksa berbicara soal solusi konkret untuk rakyat Sulut,\u201d katanya.<\/p>\n\n\n\n
Ia juga menilai desain baru pemilu membuka peluang munculnya figur lokal independen dan pemimpin muda yang selama ini sulit bersaing akibat dominasi mesin politik nasional.<\/p>\n\n\n\n
Dalam pandangannya, Sulut termasuk provinsi yang berpotensi diuntungkan oleh model baru tersebut karena masyarakat Sulut dinilai memiliki karakter politik yang relatif rasional, kritis, dan partisipatif.<\/p>\n\n\n\n
\u201cSulut punya tradisi politik yang dinamis, ketika ruang politik lokal diperbesar, kualitas demokrasi daerah justru bisa meningkat. <\/p>\n\n\n\n
Publik akan lebih fokus menilai kapasitas kandidat, bukan sekedar ikut arus politik nasional,\u201d ujarnya.<\/p>\n\n\n\n
Meski demikian, Jeffrey mengingatkan bahwa putusan MK juga menghadirkan tantangan besar. <\/p>\n\n\n\n
Pemerintah dan DPR, kata dia, harus segera merevisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Pilkada agar transisi menuju sistem baru tidak menimbulkan kekacauan politik maupun persoalan legitimasi jabatan.<\/p>\n\n\n\n
Jeffrey juga berharap partai politik di Bumi Nyiur Melambai mulai melakukan reformasi internal dan memperkuat kaderisasi di daerah.<\/p>\n\n\n\n
\u201cEra politik tempelan mulai ditinggalkan, partai harus serius membangun kader lokal yang memahami persoalan rakyat Sulut, bukan hanya menjadi operator kepentingan elite pusat,\u201d katanya.<\/p>\n\n\n\n
Putusan MK Nomor 135\/PUU-XXII\/2024 sendiri pada prinsipnya memisahkan pelaksanaan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal mulai tahun 2029. <\/p>\n\n\n\n
MK menilai model pemilu serentak lima kotak selama ini menimbulkan beban berat bagi penyelenggara, meningkatkan kompleksitas pemilu, serta berpotensi menurunkan kualitas demokrasi.<\/p>\n\n\n\n
Menurut Jeffrey, pesan utama putusan tersebut adalah perlunya demokrasi yang lebih rasional, manusiawi, dan berpihak pada kualitas pilihan rakyat.<\/p>\n\n\n\n
\u201cIni bukan hanya soal memisahkan jadwal pemilu, ini adalah upaya memperbaiki kualitas demokrasi Indonesia agar tidak terus tersandera polarisasi nasional dan matinya isu-isu daerah. <\/p>\n\n\n\n
Saya melihat ini sebagai awal era baru demokrasi Indonesia, dan Sulawesi Utara harus siap menjadi bagian penting dari perubahan itu,\u201d pungkasnya.<\/p>\n\n\n\n
Adapun pelaksanaan teknis format baru tersebut masih menunggu revisi UU Pemilu dan UU Pilkada oleh DPR bersama pemerintah. IOP<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"