<\/p>\n\n\n\n
Sulut, PELOPORBERITA \u2014 Polda Sulawesi Utara terima laporan dugaan penipuan dan\/atau perbuatan curang terkait pinjaman dana Rp10 miliar yang disebut berkaitan dengan tahapan Pilkada.<\/p>\n\n\n\n
Seorang pria bernama Sandy Sumendap resmi melapor ke Polda Sulawesi Utara atas dugaan penipuan dan\/atau perbuatan curang terkait dana fantastis sebesar Rp10 miliar yang disebut dipinjam untuk kepentingan tahapan Pilkada.<\/p>\n\n\n\n
Laporan tersebut tercatat dalam LP\/B\/265\/V\/2026\/SPKT\/POLDA SULAWESI UTARA, tertanggal 2 Mei 2026.<\/p>\n\n\n\n
Dalam dokumen laporan, terlapor disebut berinisial N.K., yang diduga meminjam uang kepada pelapor pada sekitar November 2024 dengan dalih kebutuhan pendanaan tahapan politik.<\/p>\n\n\n\n
Yang membuat perkara ini menyita perhatian publik, pinjaman miliaran rupiah itu disebut dilakukan dengan skema yang meyakinkan.<\/p>\n\n\n\n
Terlapor diduga datang langsung ke rumah pelapor, lalu meyakinkan bahwa dana tersebut aman karena dijamin oleh seorang perempuan berinisial Y.S.M.<\/p>\n\n\n\n
Tak hanya itu, untuk memperkuat keyakinan pelapor, terlapor disebut membawa sertifikat hak milik (SHM) yang diklaim telah mendapat persetujuan dari pihak penjamin.<\/p>\n\n\n\n
Merasa yakin, pelapor akhirnya menyerahkan uang secara bertahap hingga total mencapai Rp10.000.000.000 miliar.<\/p>\n\n\n\n
Namun, janji pengembalian yang disebut akan dilakukan pada akhir Desember 2024 hingga kini diduga tak kunjung terealisasi.<\/p>\n\n\n\n
Daalam laporan itu disebut adanya surat rekomendasi dari DPP PDI Perjuangan yang merekomendasikan penyelesaian pengembalian dana kepada pelapor.<\/p>\n\n\n\n
Fakta ini memunculkan tanda tanya besar di tengah publik. Bagaimana mungkin perkara dengan nominal fantastis dan disebut berkaitan dengan tahapan politik belum juga menemukan titik terang?<\/p>\n\n\n\n
Jika benar terbukti dalam proses penyidikan, kasus ini bukan sekedar soal utang-piutang biasa.<\/p>\n\n\n\n
Apabila dugaan tersebut terbukti melalui proses hukum, perkara ini berpotensi menimbulkan implikasi hukum sesuai ketentuan yang berlaku.<\/p>\n\n\n\n
Kini sorotan tertuju pada langkah Polda Sulut. Publik menantikan proses penanganan perkara sesuai prosedur hukum yang berlaku.<\/p>\n\n\n\n
Kasus bernilai Rp10 miliar ini dinilai menjadi ujian besar bagi penegakan hukum di Sulawesi Utara, apakah akan dibongkar hingga terang benderang, atau justru tenggelam di tengah pusaran kepentingan politik?<\/p>\n\n\n\n
Hingga berita ini diterbitkan, pihak terlapor belum memberikan keterangan resmi.<\/p>\n\n\n\n
Redaksi membuka ruang hak jawab bagi seluruh pihak yang disebutkan dalam pemberitaan ini.<\/p>\n\n\n\n
Seluruh pihak yang disebut tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah sampai adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Red<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"