MINSEL — Pembangunan saluran irigasi di Desa Molinow, Kecamatan Tenga, Kabupaten Minahasa Selatan, yang dibiayai melalui Dana Desa Tahun Anggaran 2025, menyisakan tanda tanya.
Berdasarkan papan informasi kegiatan di lokasi, proyek tersebut memiliki volume 115 meter dengan lebar 50 sentimeter dan menelan anggaran sebesar Rp113.116.200, yang disebut telah termasuk PPN/PPh serta galian C.
Namun, hasil penelusuran terhadap kondisi fisik menunjukkan adanya retakan pada sejumlah bagian konstruksi.
Bahkan, pada bagian tertentu terlihat celah atau pemisahan pada dinding saluran.
Temuan ini menjadi pertanyaan serius karena proyek tersebut bukan menggunakan uang pribadi, melainkan anggaran publik yang bersumber dari Dana Desa.
Hampir Rp1 Juta untuk Satu Meter
Jika dihitung berdasarkan angka pada papan proyek, Rp113.116.200 dibagi 115 meter, maka nilai anggarannya mencapai sekitar Rp983.619 per meter.
Pertanyaannya kemudian:
Apa yang membuat pembangunan saluran sepanjang 115 meter tersebut membutuhkan anggaran hampir Rp1 juta untuk setiap meternya?
Apalagi berdasarkan spesifikasi yang diperoleh, konstruksi disebut menggunakan dinding sekitar 25 sentimeter pada masing-masing sisi, tanpa lantai dasar dan tanpa penutup.
Perhitungan awal dengan asumsi tinggi dinding 50 sentimeter menghasilkan volume dinding sekitar 28,75 m³.
Berdasarkan perhitungan pembanding awal, kebutuhan anggaran diperkirakan berada di kisaran Rp76 juta–Rp85 juta, tergantung harga material setempat, kondisi medan, biaya galian, tenaga kerja, transportasi dan komponen lainnya.
Dengan demikian, terdapat selisih indikatif sekitar Rp28 juta–Rp37 juta dibandingkan nilai anggaran Rp113,116 juta.
Namun angka tersebut bukan tuduhan kerugian negara. Selisih tersebut harus diuji menggunakan RAB resmi, AHSP/standar harga yang berlaku, volume riil dan bukti pengeluaran.
Retakan Mengundang Pertanyaan
Yang membuat persoalan semakin menarik bukan hanya nilai anggaran.
Kondisi fisik saluran juga patut diperiksa.
Retakan pada beton memang tidak otomatis berarti pekerjaan telah menyimpang. Keretakan bisa dipengaruhi kondisi tanah, kualitas campuran, proses pengerjaan, curing, beban maupun faktor teknis lainnya.
Tetapi apabila konstruksi mengalami kerusakan relatif cepat setelah dibangun, pemeriksaan teknis menjadi penting untuk mengetahui apakah kualitas pekerjaan telah sesuai spesifikasi.
Publik berhak mempertanyakan apakah pekerjaan benar-benar dikerjakan sesuai dokumen perencanaan atau hanya sekadar memenuhi volume di atas kertas.
Warga Menduga Ada yang Tidak Beres
Seorang warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan menyampaikan kekhawatirannya.
“Kami mempertanyakan anggaran lebih dari Rp113 juta untuk pekerjaan 115 meter. Kondisinya sudah terlihat retak. Kami menduga ada yang tidak beres dalam penggunaan Dana Desa,” ujarnya.
Meski demikian, warga tersebut mengaku tidak ingin menuduh pihak tertentu tanpa bukti.
“Kami tidak mengatakan sudah terjadi korupsi. Tetapi kalau memang semua sesuai RAB, pemerintah desa harus berani membuka RAB dan realisasinya kepada masyarakat. Kalau memang ada penyimpangan, biarlah diperiksa oleh Inspektorat atau aparat penegak hukum,” katanya.
Hukum Tua dan TPK Perlu Buka RAB
Untuk menjawab dugaan yang berkembang, Hukum Tua bersama TPK dan pihak terkait perlu membuka secara transparan RAB pekerjaan tersebut.
Masyarakat layak mengetahui:
Berapa volume galian sebenarnya?
Berapa volume beton yang digunakan?
Berapa harga semen, pasir dan material lainnya?
Berapa HOK tenaga kerja?
Berapa biaya angkutan?
Berapa biaya alat?
Berapa pajak yang dibayarkan?
Apakah seluruh volume 115 meter benar-benar terpasang?
Apakah ketebalan konstruksi sesuai gambar teknis?
Siapa yang melakukan pemeriksaan sebelum pekerjaan dinyatakan selesai?
Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menghakimi, melainkan untuk memastikan uang masyarakat digunakan secara benar.
Inspektorat Jangan Hanya Periksa Administrasi
Jika sorotan terhadap proyek ini terus berkembang, pemeriksaan sebaiknya tidak berhenti pada dokumen administrasi.
Kondisi fisik harus diukur kembali.
Volume harus dihitung ulang.
Ketebalan konstruksi perlu diukur.
Material dan kualitas pekerjaan perlu diperiksa.
Kemudian seluruhnya dibandingkan dengan RAB dan dokumen pembayaran.
Dengan cara tersebut, baru dapat diketahui apakah terdapat kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi, kelebihan pembayaran atau persoalan lainnya.
Pertanyaan Besar untuk Pemerintah Desa Molinow
Pada akhirnya masyarakat hanya membutuhkan satu hal: transparansi.
Jika Rp113.116.200 memang seluruhnya digunakan sesuai perencanaan dan pekerjaan memenuhi spesifikasi, Pemerintah Desa Molinow tentu memiliki kesempatan untuk menjelaskannya kepada publik.
Tetapi jika ditemukan ketidaksesuaian antara anggaran, volume dan kualitas pekerjaan, maka persoalan tersebut tidak boleh dianggap sepele.
Dana Desa adalah uang rakyat.
Maka pertanggungjawabannya tidak cukup hanya melalui laporan di atas kertas.
Hasil pekerjaan di lapangan juga harus mampu menjawab ke mana setiap rupiah anggaran tersebut dibelanjakan.
Dalam hal ini, Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Pemerintah Desa Molinow, TPK maupun pihak terkait lainnya.
