Manado, PELOPORBERITA.ID — Kasus pengunduran diri Vicky Katiandagho terus menjadi perbincangan hangat diruang publik.
Narasi yang berkembang menyebutkan ia memilih mundur dari institusi Polri karena tak ingin mengorbankan perjuangannya dalam membongkar dugaan praktik korupsi.
Sorotan tajam pun datang dari Senayan. Anggota Komisi III DPR RI, dari fraksi partai Gerindra dapil Sulut Martin Daniel Tumbelaka (MDT), memastikan pihaknya tidak akan tinggal diam dan akan turun langsung mengusut duduk perkara yang sebenarnya.
“Saya baru baca di media. Tapi ini tidak bisa dibiarkan. Kami akan turun langsung untuk mengetahui fakta sebenarnya,” tegas Tumbelaka.
Ia menegaskan, Komisi III sebagai mitra pengawasan aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan tidak ada praktik ketidakadilan, apalagi terhadap aparat yang disebut berupaya membongkar korupsi.
Dalam waktu dekat ini, MDT berencana menemui langsung Vicky Katiandagho guna menggali informasi secara utuh.
Ia bahkan meminta dukungan media untuk memfasilitasi pertemuan tersebut.
“Kami ingin dengar langsung. Tidak bisa hanya berdasarkan opini. Kalau sudah jelas, kami akan ambil langkah konkret,” ujarnya.
Tak berhenti di situ, komunikasi awal juga telah dilakukan dengan Kapolres.
Dari informasi yang diperoleh, sejumlah desa di Minahasa telah diperiksa dalam proses penyelidikan dugaan korupsi yang berkaitan dengan kasus ini.
Namun, MDT mengingatkan publik untuk tetap memberi ruang bagi proses hukum berjalan.
Meski demikian, ia juga memberi sinyal tegas, jika benar ada aparat jujur yang justru “dikorbankan”, maka persoalan ini akan dibawa ke panggung nasional.
“Kalau ini terbukti, ini bukan kasus biasa. Ini soal kredibilitas institusi. Kita tidak boleh biarkan orang jujur jadi korban,” tegasnya.
Tidak menutup kemungkinan MDT membuka opsi memanggil pihak-pihak terkait dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) guna mengungkap fakta secara terang benderang.
Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
“Kalau ada yang salah, harus dibuka. Kalau dia benar, nama baiknya harus dipulihkan. Negara tidak boleh kalah oleh ketidakadilan,” pungkasnya.
Kasus ini terus menjadi perhatian luas di masyarakat.
Di tengah gencarnya perang melawan korupsi, publik menanti, apakah keberanian akan dilindungi, atau justru kembali dikorbankan? Red
