Sulut, PELOPORBERITA.ID — Antusias masyarakat terhadap olahraga di Sulawesi Utara memang patut diapresiasi.
Aktivitas olahraga yang meningkat menunjukkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan, kebugaran, dan pembinaan generasi muda.
Staf khusus bidang olahraga dalam pernyataannya dimedia menyampaikan geliat olahraga di bumi nyiur melambai ini sedang mengalami peningkatan tajam.
Namun di tengah euforia tersebut, muncul pertanyaan penting, apakah pemerintah daerah fokus pada olahraga?
Apalagi ketika pernyataan tersebut dikaitkan dengan nama Gubernur Yulius Selvanus yang diketahui menjabat sebagai Ketua Persatuan Catur Seluruh Indonesia Sulawesi Utara.
Kedekatan ini memang tidak salah, tetapi penggunaan nama kepala daerah dalam pernyataan kebijakan olahraga berpotensi menimbulkan persepsi bahwa pemerintah sedang menempatkan olahraga sebagai prioritas utama pembangunan.
Padahal, realitas di lapangan menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah yang jauh lebih mendesak, terutama menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
Ketika pemerintah daerah terlalu fokus pada olahraga, salah satu dampak yang akn muncul adalah ketidakseimbangan alokasi anggaran.
Pembangunan stadion, penyelenggaraan event olahraga, hingga pemberian bonus atlet memang dapat meningkatkan prestasi dan popularitas daerah.
Namun di sisi lain, sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, hingga pengentasan kemiskinan berpotensi kekurangan dukungan anggaran.
Bagi masyarakat kecil, persoalan utama bukanlah turnamen olahraga, melainkan soal perut, yakni membuka lapangan pekerjaan, harga kebutuhan pokok, dan akses ekonomi yang layak.
Pengalaman di berbagai daerah di Indonesia menunjukkan bahwa proyek olahraga sering kali menelan biaya besar.
Tanpa perencanaan matang, fasilitas yang dibangun bisa berakhir mangkrak atau jarang dimanfaatkan.
Stadion megah yang sepi kegiatan bukan hanya pemborosan, tetapi juga menjadi beban pemeliharaan bagi anggaran daerah.
Jika hal ini terjadi, maka olahraga yang seharusnya menjadi sarana pembangunan manusia justru berubah menjadi simbol kebijakan yang tidak efektif.
Tak dapat dipungkiri, olahraga juga kerap kali dijadikan alat pencitraan politik.
Jika hal ini terjadi, maka kebijakan publik berisiko tidak lagi berbasis kebutuhan masyarakat, melainkan kepentingan citra politik.
Dalam konteks demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang sehat, kebijakan seperti ini perlu dikritisi secara objektif.
Masalah lain yang muncul adalah ketimpangan pembangunan sektor ekonomi produktif.
Ketika perhatian terlalu banyak tersedot ke olahraga, sektor seperti UMKM, pertanian, dan industri kecil bisa tertinggal.
Padahal sektor-sektor inilah yang secara langsung menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Prestasi olahraga memang membanggakan daerah, tetapi keberhasilan atlet tidak otomatis meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat.
Meski demikian, sarana olahraga tetap memiliki banyak manfaat jika dikelola secara proporsional.
Olahraga dapat meningkatkan kesehatan bagi masyarakat, mengurangi kenakalan remaja, melahirkan atlet berprestasi, hingga membuka peluang sport tourism.
Dengan pengelolaan yang tepat, olahraga bisa menjadi bagian dari pembangunan manusia yang berkualitas.
Agar kebijakan tetap seimbang, pemerintah daerah perlu melakukan beberapa langkah strategis.
Pertama, memastikan alokasi anggaran lebih banyak difokuskan pada sektor prioritas seperti pendidikan, kesehatan, dan penciptaan lapangan kerja.
Kedua, mengintegrasikan program olahraga dengan pembangunan ekonomi, misalnya melalui industri olahraga, event yang melibatkan UMKM lokal, serta pengembangan sport tourism berbasis masyarakat.
Ketiga, memperkuat transparansi anggaran olahraga agar masyarakat dapat mengetahui secara jelas manfaat dan dampak dari setiap program yang dijalankan.
Keempat, memastikan olahraga menjadi program pendukung pembangunan manusia, bukan pusat utama kebijakan pembangunan daerah.
Pemerintah daerah tentu memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan pembangunan berjalan secara seimbang.
Olahraga boleh berkembang, prestasi atlet boleh dibanggakan, tetapi kebutuhan dasar masyarakat tidak boleh terabaikan.
Pada akhirnya, keberhasilan pemerintah bukan hanya diukur dari banyaknya event olahraga atau medali yang diraih, tetapi dari seberapa besar kesejahteraan masyarakat yang berhasil diwujudkan.
Sebab bagi rakyat, yang paling utama bukan sekedar euforia olahraga, melainkan kepastian hidup yang lebih baik. IOP
