Konfigurasi Kekuasaan di BSG Dinilai Berimplikasi Politis terhadap Konstelasi Elektoral 2029

Blog49 Dilihat

Sulut, PELOPORBERITA.ID — Dinamika komposisi jabatan strategis di tubuh Bank SulutGo (BSG) mulai memantik perhatian kalangan pengamat dan aktivis daerah.

Absennya keterwakilan kader Partai Gerindra pada posisi komisaris serta tidak lagi hadirnya figur Muslim berpengaruh di Sulawesi Utara di jajaran direksi dinilai memiliki implikasi politis jangka panjang.

Aktivis Deddy Loing menilai konfigurasi tersebut bukan sekedar persoalan teknokratis korporasi, melainkan juga memiliki dimensi representasi sosial-politik yang sensitif di wilayah dengan komposisi demografis plural.

“Struktur kepemimpinan di BSG seharusnya mencerminkan keseimbangan representasi politik dan sosial masyarakat.

Ketika satu kekuatan politik besar tidak terakomodasi, maka secara tidak langsung terjadi defisit simbolik yang bisa berdampak pada persepsi publik,” ujar Loing.

Ia menambahkan bahwa hilangnya figur Muslim ternama di Sulut dalam jajaran direksi turut mempersempit kanal representasi kelompok masyarakat tertentu dalam institusi strategis daerah.

“Dalam konteks politik elektoral, simbol representasi itu penting.

Bukan hanya soal jabatan, tetapi soal rasa keterlibatan komunitas.

Jika elemen itu hilang, maka figur yang diasosiasikan dengan basis tersebut berpotensi mengalami erosi dukungan,” lanjutnya.

Pengamat menilai situasi ini dapat berimplikasi terhadap posisi politik Yulius Selvanus dalam kontestasi mendatang.

Sebagai figur yang memiliki afiliasi politik kuat dan basis dukungan lintas komunitas, berkurangnya representasi kelompok strategis di lembaga daerah dinilai dapat memengaruhi konsolidasi jaringan politik.

Secara teoritis, dalam studi komunikasi politik, legitimasi elektoral tidak hanya dibangun melalui program dan popularitas kandidat, tetapi juga melalui simbol distribusi kekuasaan di institusi publik.

Komposisi jabatan strategis sering dibaca publik sebagai indikator inklusivitas kekuasaan.

Meski demikian, sejumlah kalangan menilai penilaian tersebut masih bersifat prediktif dan sangat bergantung pada dinamika politik regional ke depan.

Faktor performa kepemimpinan, kinerja kebijakan, serta konfigurasi koalisi menjelang tahun politik tetap menjadi variabel dominan yang akan menentukan arah peta dukungan. Red

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *