Jakarta/Manado — DPP INAKOR menegaskan bahwa situasi Bank SulutGo (BSG) saat ini sudah memasuki fase krisis pengawasan.
Klaim bahwa pengawasan luar biasa telah mendorong kinerja BSG hingga menargetkan laba Rp 400 miliar dinilai tidak sejalan dengan fakta-fakta konflik internal dan dinamika publik yang terjadi.
Ketua Harian DPP INAKOR, Rolly Wenas, menyatakan bahwa angka laba tidak boleh dijadikan penutup terhadap persoalan mendasar dalam tata kelola bank daerah. Menurutnya, pengawasan BSG saat ini menunjukkan kelemahan yang sangat serius.
Rolly mengatakan, jika pengawasan benar-benar berjalan secara efektif, tidak mungkin publik menyaksikan rangkaian demonstrasi ASN dan masyarakat, kepala daerah turun ke jalan, konflik pemegang saham yang tidak kunjung selesai, serta perdebatan aset di ruang publik.
Semua itu menunjukkan bahwa mekanisme pengawasan di BSG tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
INAKOR menilai bahwa target laba Rp 400 miliar justru berpotensi meningkatkan risiko apabila tidak diimbangi pengawasan yang ketat.
Risiko tersebut mencakup risiko kredit, risiko reputasi, risiko kepatuhan, risiko tata kelola, dan risiko moral hazard.
Dalam konteks pengelolaan dana publik, risiko seperti ini tidak boleh diabaikan.
Rolly Wenas mengatakan bahwa laba bukan ukuran tunggal kesehatan bank.
Bank dapat bertahan tanpa laba besar, tetapi tidak akan pernah bertahan tanpa tata kelola yang kuat dan pengawasan yang efektif. Narasi keberhasilan tidak boleh dijadikan alasan untuk menutupi kelemahan pengawasan.
INAKOR mengidentifikasi sejumlah indikator krisis pengawasan di BSG, yaitu: konflik pemegang saham yang terbuka, demonstrasi besar-besaran, perdebatan aset publik di ruang terbuka, keputusan strategis yang tidak terkelola dengan baik, dominasi narasi kinerja tanpa membuka data risiko, dan kecenderungan pengawas lebih mengedepankan pencitraan daripada mitigasi risiko.
Untuk itu, INAKOR secara resmi mendesak:
1. OJK segera melakukan audit tata kelola (governance audit) secara menyeluruh terhadap Bank SulutGo.
2. Pemegang Saham Pengendali melakukan evaluasi kapasitas dan efektivitas seluruh unsur komisaris.
3. BSG membuka laporan risiko, laporan NPL, dan strategi bisnis secara transparan kepada publik.
4. RUPS mengambil langkah korektif apabila ditemukan pengawasan yang tidak berjalan.
5. Unsur pengawasan diwajibkan menunjukkan bukti kinerja pengawasan, bukan sekadar klaim di media.
6. Dilakukan perombakan atau penguatan struktur pengawasan jika ditemukan ketidakefektifan yang berpotensi mengganggu stabilitas bank.
Rolly menutup pernyataannya dengan menegaskan bahwa Bank SulutGo tidak kekurangan angka laba, tetapi kekurangan pengawasan yang kuat.
Menurutnya, itu adalah risiko terbesar yang harus segera diperbaiki sebelum berdampak lebih luas pada kepercayaan publik dan stabilitas bank daerah. ***
