Sitaro, PELOPORBERITA.ID — Pengamat politik, Jeffrey Sorongan, soroti dinamika hubungan antara eksekutif dan legislatif Kabupaten Siau Tagulandang Biaro (Sitaro).
Menurutnya, langkah sejumlah anggota DPRD ini dinilai menghambat pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) yang sangat berpotensi merugikan masyarakat.
Jeffrey menilai bahwa arah kebijakan anggaran yang seharusnya menjadi instrumen kesejahteraan publik justru tidak berjalan optimal akibat kepentingan politik yang tidak sejalan dengan kebutuhan rakyat.
“Saya melihat ada indikasi bahwa APBD yang seharusnya memihak pada masyarakat justru tersendat karena dinamika di lembaga legislatif. Hal ini jelas tidak sehat bagi pembangunan daerah,” ujar Sorongan.
Ia menambahkan, meski masa kepemimpinan Bupati Sitaro saat ini masih tergolong singkat, namun sejumlah kebijakan yang dijalankan telah memperlihatkan keberpihakan kepada rakyat kecil.
“Kinerja Bupati meskipun diberitakan media masih seumur jagung, tapi menurut saya telah menunjukkan arah yang pro-rakyat.
Dinamika yang terjadi di Sitaro ini memperlihatkan bahwa Bupatinya sedang berjuang untuk masyarakat, namun terkesan justru wakil rakyatnya sendiri yang menghambat,” ungkapnya.
Lebih lanjut, Jeffrey menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah dan DPRD sebagai dua pilar utama penyelenggara pemerintahan daerah.
Ia menilai perbedaan pandangan seharusnya tidak menjadi alasan untuk memperlambat kebijakan strategis yang menyentuh kepentingan publik.
“Politik anggaran seharusnya menjadi ruang untuk mencari titik temu demi kepentingan bersama, bukan arena tarik-menarik kepentingan.
Jika DPRD dan pemerintah daerah tidak mampu duduk bersama, maka yang paling dirugikan adalah rakyat,” tegas Sorongan. IOP
