Jakarta — Peloporberita.id |
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Pencegahan Korupsi bersama seluruh pemerintah daerah se-Provinsi Sulawesi Utara, Rabu (13/8/2025), di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.
Kegiatan ini dihadiri Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Sekdaprov, Bupati Minahasa Utara (Minut) Joune Ganda, SE, MAP, MM, M.Si, bersama Ketua DPRD Minut Vonny A. Rumimpunu. Turut mendampingi, Sekda Minut Ir. Wowiling M.Si, Kepala Inspektorat Steven Tuwaidan, serta tim humas, protokoler, dan admin MCP.
Dalam sambutannya, Wakil Ketua KPK Johanis Tanak menegaskan bahwa pencegahan korupsi harus menjadi komitmen kolektif seluruh pemangku kepentingan, terutama pemerintah daerah dan DPRD.
“Pemda dan DPRD adalah aktor utama penyelenggaraan pemerintahan. Sinergitas dan kolaborasi yang sehat adalah kunci. Pencegahan korupsi bukan sekadar formalitas, tetapi harus diimplementasikan secara konsisten di semua lini pemerintahan,” ujarnya.
Johanis juga mengungkapkan sejumlah faktor penyebab masih terjadinya korupsi di daerah, antara lain rendahnya integritas penyelenggara negara, lemahnya sinergi Pemda dan DPRD, serta penegakan hukum yang belum maksimal. Area rawan korupsi, lanjutnya, meliputi pengelolaan sumber daya alam, BUMD, dana desa, dan keuangan daerah.
Bupati Minut Joune Ganda menegaskan, Rakor ini menjadi momentum menyatukan komitmen pencegahan korupsi di daerah. Sebagai bentuk keseriusan, dilakukan penandatanganan komitmen bersama antara kepala daerah dan pimpinan DPRD.
“Pencegahan korupsi menjadi perintah tegas bagi jajaran Pemkab Minut. Penerapannya dilakukan ketat, sistematis, dan masif oleh Inspektorat. Ini adalah salah satu prioritas utama dalam pemerintahan yang saya pimpin di periode kedua ini,” tegas Joune Ganda, yang juga Sekjen APKASI.
Kepala Inspektorat Minut, Steven Tuwaidan, menambahkan bahwa KPK ingin mendengar langsung capaian dan strategi pencegahan korupsi dari setiap kepala daerah. Ia menilai komitmen Bupati Joune Ganda dan Wakil Bupati Kevin William Lotulung sangat tinggi dalam mengawal program strategis sejak perencanaan hingga pelaporan.
“Bupati dan Wakil Bupati selalu mengingatkan agar seluruh OPD bekerja sesuai regulasi, memperkuat kapabilitas APIP, dan menghindari pelanggaran hukum,” jelas Tuwaidan.
Salah satu bukti nyata komitmen tersebut, kata Tuwaidan, adalah capaian Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK tahun 2024, di mana Minahasa Utara meraih peringkat pertama se-Sulawesi Utara.
