SULUT, PELOPORBERITA.ID — Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Indonesia Anti Korupsi (Inakor) menyatakan dukungannya kepada Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Sulawesi Utara dalam upaya penanganan berbagai persoalan infrastruktur jalan yang menjadi sorotan publik belakangan ini.
Ketua LSM Inakor, Rolly Wenas, menilai bahwa masalah kerusakan jalan di sejumlah wilayah Sulawesi Utara adalah isu penting yang perlu disikapi secara bijak dan komprehensif oleh semua pihak, termasuk masyarakat.
“Kami memahami keresahan masyarakat mengenai kerusakan jalan.
Ini adalah isu yang krusial dan harus menjadi perhatian kita bersama,” kata Wenas dalam keterangannya.
“Namun, penting bagi kita untuk tidak hanya menyoroti masalahnya, tetapi juga memberikan dukungan kepada pihak-pihak yang bertanggung jawab, dalam hal ini BPJN Sulut, untuk mencari solusi terbaik.” Ucapnya lagi
Menurutnya, pembangunan infrastruktur jalan bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat.
Rolly mengajak warga untuk turut menjadi bagian dari proses pembangunan, tidak hanya sebagai pengamat, tetapi juga sebagai pengawas sosial.
“Pembangunan jalan adalah investasi jangka panjang untuk kemajuan daerah.
Oleh karena itu, mari kita bersama-sama menjadi ‘mata dan telinga’ yang mengawal setiap tahapan pembangunan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pemeliharaan,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya kontribusi masyarakat dalam bentuk masukan konstruktif, pengawasan, dan penyampaian aspirasi secara proporsional dan berdasarkan fakta.
Menurutnya, keterlibatan publik dapat mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan proyek-proyek jalan.
Di sisi lain, Rolly Wenas juga mengingatkan pentingnya menyikapi informasi publik secara kritis dan bijak, terutama informasi yang menyangkut proyek-proyek pembangunan yang strategis.
“Agar informasi yang kita terima dan sebarkan berkualitas, kita harus membiasakan diri untuk melakukan konfirmasi berimbang.
Jangan mudah menelan informasi mentah-mentah tanpa mencari tahu kebenarannya dari pihak terkait,” tegasnya.
“Dengan konfirmasi berimbang, kita bisa menghindari penyebaran hoaks yang justru bisa memperkeruh suasana dan menghambat pembangunan.” Tambahnya
LSM Inakor berharap, sinergi antara pemerintah dan masyarakat dapat menciptakan iklim pembangunan infrastruktur jalan yang lebih baik, transparan, dan berkelanjutan di Sulawesi Utara.
“Dukungan dan kontrol publik harus berjalan beriringan.
Jika ini bisa terwujud, maka kerusakan jalan bukan lagi menjadi momok yang berlarut, melainkan tantangan yang dapat diselesaikan bersama,” pungkas Wenas. IOP
