Manado, PELOPORBERITA.ID – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menyerahkan sejumlah sertipikat tanah untuk pemerintah daerah dan lembaga keagamaan di Sulawesi Utara, Kamis (17/07/2025). Dalam sambutannya, ia menegaskan komitmen pemerintah untuk menuntaskan berbagai persoalan pertanahan di masa kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
“Segala masalah yang selama ini tertunda harus kita selesaikan. Pada masa pemerintahan Pak Presiden Prabowo inilah, sengketa pertanahan, persoalan sertipikasi, dan PR lainnya di bidang pertanahan harus kita tuntaskan,” tegas Nusron saat acara penyerahan sertipikat di Wisma Negara Bumi Beringin, Kantor Gubernur Sulut.
Menteri Nusron mengungkapkan, dari sekitar 70 juta hektare tanah di luar kawasan hutan (APL) di Indonesia, sebanyak 55,5 juta hektare sudah bersertipikat, namun masih tersisa sekitar 14,5 juta hektare yang belum. Karena itu, ia mengajak para kepala daerah, tokoh masyarakat, dan pemuka agama untuk turut mendorong masyarakat melakukan sertipikasi tanah.
“Kepada para bupati, jika bertemu kepala desa dan warga, sampaikan pentingnya segera mendaftarkan tanah ke ATR/BPN. Kita tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan daerah dan masyarakat,” ujarnya.
Pada kesempatan tersebut, Menteri Nusron secara simbolis menyerahkan berbagai sertipikat tanah, di antaranya:
- 2 Sertipikat Hak Pakai untuk Pemerintah Provinsi Sulut
- 30 Sertipikat Hak Pakai untuk Pemerintah Kota Manado, diterima langsung Wali Kota
- 7 Sertipikat Hak Pakai untuk Pemerintah Kabupaten Minahasa
- 1 Sertipikat Hak Pakai untuk Pemerintah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- 5 Sertipikat Hak Pakai untuk Pemerintah Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro
Selain itu, lembaga keagamaan juga menerima sertipikat, termasuk satu sertipikat wakaf di Kota Bitung, Kotamobagu, dan Bolaang Mongondow. Diserahkan pula Sertipikat Hak Milik untuk Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) di Kota Manado serta tiga Sertipikat Hak Milik bagi Badan Amal Katolik Keuskupan Manado di Kabupaten Minahasa.
Nusron menekankan, percepatan sertipikasi tanah membutuhkan kolaborasi erat antar semua pihak. “Mari kita bersinergi. Pemerintah pusat tidak akan mampu menyelesaikan ini sendirian. Dukungan pemda, masyarakat, dan seluruh stakeholder sangat penting,” pungkasnya.
Acara ini dihadiri Gubernur Sulut Yulius Selvanus, Wakil Gubernur Victor Mailangkay, jajaran Forkopimda, para bupati dan wali kota se-Sulut, serta pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN.
Mau saya buatkan judul alternatif yang lebih singkat dan catchy, misalnya untuk media online dan sosial media? Atau tetap pakai judul resmi ini?
