Manado — peloporberita.id — Diduga ada salah satu oknum dokter tengah menjadi perbincangan hangat di kalangan pegawai dan pengunjung RSUP Prof. Dr. R. D. Kandou.
Dokter tersebut diduga tengah sibuk melobi jabatan Direktur Utama (Dirut) rumah sakit, meskipun dinilai belum memiliki pengalaman strategis yang cukup.
Salah satu pegawai RS tersebut menyoroti kemungkinan adanya manuver politik yang dilakukan oleh oknum tertentu demi menduduki posisi Dirut RSUP Kandou, yang saat ini masih dijabat oleh Pelaksana Tugas (Plt) dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
“Jabatan seorang Direktur Utama rumah sakit rujukan nasional seperti RSUP Kandou seharusnya diberikan kepada sosok yang memiliki rekam jejak kepemimpinan yang jelas, minimal dua tahun dalam jabatan strategis dan berprestasi,” ujar oknum pegawai RS Kandou yang meminta namanya tidak disebut.
Ia mempertanyakan bagaimana seorang dokter yang belum pernah menduduki jabatan strategis bisa menjadi kandidat untuk posisi penting tersebut.
“Apa jadinya rumah sakit ini jika dipimpin oleh orang yang belum punya pengalaman? Apakah karena lobi politik sehingga mengorbankan orang-orang yang lebih pantas?” tegasnya.
Lebih lanjut, pegawai tersebut menyoroti aspek profesionalisme dalam pengangkatan pejabat publik.
“Seorang kepala dinas saja harus dijabat sesuai dengan pangkat dan pengalaman, bagaimana mungkin seseorang yang jelas-jelas belum memenuhi syarat bisa dipaksakan menduduki posisi strategis?
Apakah Menteri Kesehatan akan tunduk pada tekanan politik?
Saya rasa bahkan Presiden pun tidak akan setuju dengan hal seperti ini,” tambahnya.
Sementara itu aktivis Deddy Loing juga mengatakan bahwa “Seharusnya yang pantas menjabat posisi Dirut harus dari orang lokal yang sementara menjabat di Kandou dan punya rekam jejak yang mumpuni yang mengerti betul situasi RSUP KANDOU.
Lebih baik membenahi daripada mulai dari nol, saya rasa itu ada pada sosok dr. Jehezkiel Panjaitan yang sekarang menjabat sebagai Direktur Pelayanan Medik, beliau juga orang Minahasa asli kayak Presiden Prabowo maupun Gubernur Yulius Silvanus.
Mereka saja dulu mendapat penolakan dari kalangan masyarakat Sulut karena ada bahasa “nanti mo ba calon baru mengaku orang Sulut”.
Berkaca dari situ sebetulnya orang Sulut musti paham betul arti politik yang seharusnya mengedepankan kepentingan umum bukan pribadi karena ambisi, jadi untuk posisi Dirut Kandou harus jelas, bukan instan hanya karena lobby politik sehingga membunuh karir orang yang sekolah,” ujar aktivis tersebut.
Perbincangan mengenai kepemimpinan rumah sakit Kandou semakin hangat, terutama di tengah harapan agar pemimpin yang terpilih nantinya benar-benar mampu meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
IOP
