Sulut, pelopor.id — Bupati dan Wali Kota Tomohon Carrol Senduk, Bupati Minahasa Robby Dondokambey, Bupati Minahasa Selatan Franky Wongkar, dan Bupati Minahasa Tenggara hingga kini masih belum memastikan keikutsertaan mereka dalam retreat yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Mendagri).
Penyebabnya? Mereka masih menunggu instruksi dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarnoputri. Seperti Yaagn dilansir oleh media EDITOR.id. “55 Kepala Daerah PDIP Bingung Nunggu Diluar Akmil, Mas Pram Masih Komunikasi dengan Mendagri”
Keputusan para kepala daerah ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat.
Mengapa urusan politik internal partai harus mengorbankan kepentingan rakyat?
Retreat yang digelar Mendagri sejatinya merupakan forum penting dalam meningkatkan koordinasi pemerintahan daerah demi kesejahteraan masyarakat.
Namun, ketidakpastian kehadiran empat kepala daerah ini menunjukkan bahwa kepentingan partai lebih diutamakan ketimbang kepentingan rakyat yang mereka pimpin.
Masyarakat Sulut mulai mempertanyakan, apakah para kepala daerah ini lebih loyal kepada partai daripada kepada konstituen yang telah memilih mereka?
Keputusan menunggu instruksi dari Megawati menunjukkan bahwa keputusan-keputusan strategis yang berkaitan dengan pemerintahan daerah masih harus melalui restu dari pusat, alih-alih didasarkan pada kebutuhan riil masyarakat di daerah.
Padahal, banyak persoalan mendesak yang seharusnya menjadi perhatian utama kepala daerah, mulai dari infrastruktur, kesejahteraan sosial, hingga pelayanan publik.
Jika agenda nasional yang bertujuan memperkuat pemerintahan daerah saja diabaikan, bagaimana nasib program-program pembangunan di daerahnya?
Sikap para kepala daerah ini seharusnya menjadi refleksi bagi masyarakat Sulut.
Kepemimpinan yang lebih mengutamakan kepentingan partai daripada kepentingan rakyat hanya akan semakin menjauhkan kesejahteraan yang diharapkan.
Akankah mereka akhirnya memilih untuk hadir dalam retreat Mendagri, atau tetap menunggu instruksi partai tanpa memikirkan dampaknya terhadap rakyat?
Waktu akan menjawab, tetapi rakyat Sulut berhak untuk mengetahui di mana sebenarnya letak prioritas pemimpin mereka.
ICAN.P
