SULUT Peloporberita.Id- Pesan disampaikan Fraksi Partai Demokrat menyasar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut). Pemerintah daerah diminta untuk menyampaikan kepada Pertamina terkait terjadinya kelangkaan solar.
Hal itu disampaikan Ketua Fraksi Demokrat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Hendry Walukow. Pandangan tersebut diungkapkan saat menyampaikan pemandangan umum fraksi Demokrat dalam Rapat Paripurna DPRD dalam rangka Penyampaian/Penjelasan Gubernur terhadap Ranperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Tahun 2023 sekaligus Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda tersebut serta Tanggapan dan/atau Jawaban Gubernur Terhadap Pemandangan Umum Fraksi dan Penyampaian/Penjelasan DPRD terhadap 3 (Tiga) Buah Ranperda Prakarsa DPRD tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Ranperda tentang Pemberdayaan Pemuda, dan Ranperda tentang Perlindungan dan Pelestarian Danau Tondano, sekaligus Pendapat Gubernur terhadap 3 (Tiga) Buah Ranperda tersebut serta tanggapan dan/atau jawaban Fraksi terhadap pendapat gubernur, Jumat (14/6/2024), di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.
Walukow menyampaikan, pada dasarnya Fraksi Partai Demokrat menerima dan menyetujui Ranperda untuk dibahas ke tahapan selanjutnya. Hanya saja ada beberapa catatan yang mereka berikan terkait ranperda tersebut. Namun satu saja yang dirinya ingin ia sampaikan di sidang paripurna yaitu terkait kelangkaan solar. “Kami berharap Pemprov (Pemerintah Provinsi) bisa menyampaikan kepada pertamina agar dapat memenuhi kebutuhan BBM (bahan bakar minyak) masyarakat di sulut khususnya solar,” tegas Walukow.
Lanjutnya, solar saat ini sangat sulit ditemukan. Dimana terjadi antrian panjang di setiap Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang ada di Sulut. “Ini catatan yang kami bacakan dan yang lain kami masukkan secara tertulis,” pungkas Walukow
